Komunitas Maritim Indonesia
Komunitas Maritim Indonesia

Human Centre Jadi Paradigma Baru dalam Tata Kelola Perikanan

Ilustrasi Foto: Net

Jakarta (Samudranesia) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan fokus pada pelindungan awak kapal perikanan melalui pendekatan regulasi lintas K/L, kompetensi dan sertifikasi, dan norma ketenagakerjaan.

Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan Zulficat Mochtar. Ia mengatakan bahwa perlu ada perubahan paradigma dalam pengelolaan perikanan untuk lebih memperhatikan aspek pelindungan awak kapal.

“Kita harus perhatikan sisi human centre dalam tata kelola perikanan, tidak hanya bagaimana cara penangkapan dan kualitas ikannya” kata Zulficar dalam diskusi daring yang diselenggarakan oleh SAFE Seas Project dengan tema ‘Format Baru Pelindungan Awak Kapal Perikanan’ di Jakarta, Rabu (3/6/2020).

Diskusi itu menghadirkan narasumber, di antaranya Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Sakinah Rosselasari; Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulut, Erni Tumundo; dan Plant Manger PT Nutrindo, Tedy Harmoko. SAFE Seas merupakan program kerjasama antara DFW-Indonesia dan Yayasan Plan Internasional Indonesia dengan tujuan mengurangi indiaksi kerja paksa dan perdagangan orang pada industri perikanan tangkap di Indonesia.

Zulficar menambahkan bahwa terobosan pelindungan awak kapal dalam negeri akan dilakukan melalui sejumlah kebijakan dan program.

“Kebutuhan paling mendesak saat ini adalah membenahi sistem perekrutan, reformulasi sistim penggajian, inspeksi bersama dan protokol kesehatan,” ujarnya.

Berkaitan dengan inspeksi bersama, Zulficar mengatakan akan mendorong  kolaborasi Kemenaker, KKP, Kemhub untuk memastikan kondisi kerja, K3, Perjanjian Kerja Laut dan akomodasi diatas kapal.

“Kita akan dorong percontohan inspeksi bersama pada pelabuhan perikanan di DKI Jakarta, Bitung dan Jawa Tengah,” ungkap Zulficar.

Sementara itu, Kepala Dinas dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara, Erni Tumundo mengatakan bahwa pemerintah provinsi Sulawsi Utara telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara No 117 Tahun 2020 tentang Pembentukan Forum Daerah Pelindungan Awak Kapal Perikanan Jawa Tengah.

“Tim Pelindungan ini merupakan komitmen salah satu bentuk Gubernur Sulawesi Utara untuk memberikan pelindungan awak kapal perikanan dan mengimplementasikan rencana aksi daerah,” kata Erni. 

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Tenaga Ketja dan Transmigrasi Jawa Tengah, Sakinah Rosselasari mengatakan bahwa saat ini Jawa Tengah merupakan salah satu kantong awak kapal perikana di dalam dan luar negeri.

“Tercatat ada sekitar 171.062 orang awak kapal perikanan di Jawa Tengah yang bekerja di sektor perikanan tangkap,” kata Sakinah.

Ia mengatakan untuk memberikan pelindungan optimal, pemerintah provinsi Jawa Tengah akan menyusun Peraturan Daerah pelindungan nelayan termasuk awak kapal perikanan. “Penguatan regulasi melalui Peraturan Daerah akan menjadi priroitas kami saat ini,” ucapnya.

Plant Manger PT Nutrindo Fresfood International, Tedy Harmoko mengtaakan bahwa pihaknya memberikan sistim pengupahan dengan sistim bagi hasil dan gaji bulanan.

“Sistem pengupahan kami ada 2 yaitu bagi hasil dan bulanan sesuai dengan status aak kapal yang bekerja di jenis kapal penangkap dan pengakut ikan,” kata Tedy.

Ia juga mengatakan bahwa PT Nutrindo telah mempersiapkan diri untuk ikut serta dalam Sertifikasi Sosial Audit dan Sertifikasi HAM Perikanan.

“Kedua sertifikasi tersebut mensyaratkan pemenuhan dan kepatuhan perusahaan atas aspek ketenagakerjaan, aspek sosial dan hak asasi manusia,” jelasnya.

Koordinator Nasional DFW-Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan bahwa komitmen pemerintah pusat dan daerah merupakan langkah positif dalam upaya pelindungan awak kapal perikanan. Dengan banyaknya kasus awak kapal perikanan yang mencuat akhir-akhir ini maka pembenahan adalah keharusan yang harus dilakukan pemerintah.

“Menjadi penting agar pemerintah memberikan perhatian pada pelaksanaan jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) bagi Awak Kapal Perikanan untuk mengurasi resiko dan pemberian proteksi bagi awak kapal perikanan,” kata Abdi. (Tyo)

 

Article Link: http://samudranesia.id/human-centre-jadi-paradigma-baru-dalam-tata-kelola-perikanan/


Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published