Komunitas Maritim Indonesia
Komunitas Maritim Indonesia

HNSI: Lampaui Tugas Struktural, Satgas 115 Kerjaannya Menjarah Kemana-Mana

Ketua HNSI Yussuf Solichien. Foto: Net

Jakarta (Samudranesia) – Wacana ingin dipertahankannya kembali Satuan Tugas Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (Satgas IUU Fishing-115) oleh Kemenko Polhukam beberapa waktu lalu memunculkan kritikan dari beberapa kalangan.

Salah satunya dari Ketua Umum DPP Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Mayjen TNI Mar (Purn) Dr Yussuf Solichien yang menilai bahwa adanya Satgas tersebut telah melampaui kewenangan para pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Satgas 115 itu sama dengan staf khusus yang kerjaannya menjarah kemana-mana yang melampaui tugas dan wewenang pejabat struktural dengan mengatasnamakan menteri. Satgas 115 itu dibentuk dalam rangka pemberantasan IUU Fishing, tapi dalam pelaksanaannya tetap saja dilakukan oleh TNI AL, Bakamla, Polair dan PSDKP,” ujar Yussuf kepada Samudranesia, Rabu (29/1).

Mantan Komandan Denjaka itu mencontohkan permasalahan Natuna, di mana Satgas 115 tak kelihatan perannya. Di lain sisi, Yussuf menyebut peran TNI AL dan Bakamla jauh lebih besar ketimbang Satgas 115.

“Dengan adanya kasus Natuna baru-baru ini, Satgas 115 sama sekali tidak bunyi. Justru yang gencar melakukan penegakan hukum di laut adalah TNI AL dan Bakamla. Artinya apa, penegakan hukum di laut itu hendaknya dilakukan oleh aparat penegak hukum yang sudah ada dan sesuai fungsi azasi dan tupoksinya, yaitu TNI AL, Bakamla, Polair, KPLP dan PSDKP,” ulasnya.

Menurutnya apabila aparat penegak hukum di laut tersebut tidak bekerja maksimal, maka yang perlu didodrong ialah memperbaiki dan mengoptimlkan kinerjanya.

“Kita harus mendorong agar kinerjanya diperbaiki dan ditingkatkan. Sehingga tidak perlu lagi adanya organisasai Adhoc seperti Satgas 115,” imbuhnya.

Terkait itu, HNSI berpendapat bahwa dalam penegakan hukum di laut hanya ada dua institusi yang berwenang, yaitu TNI AL dan Bakamla. Sedangkan institusi penegak hukum yang lain, HNSI mengimbau agar dilikuidasi saja.

Dengan demikian, HNSI berharap bahwa penegakan hukum di laut tidak lagi merugikan nelayan dan pelaku usaha di laut. Sehingga kehidupan nelayan bisa lebih sejahtera.

“Itulah impian seluruh nelayan dan pelaku usaha di laut, yang saat ini terjadi banyak ‘salam tempel’ yang sangat merugikan nelayan dan pelaku usaha di laut. Semoga ke depan tidak terjadi lagi,” tandasnya. (Tyo)

 

Article Link : http://samudranesia.id/hnsi-lampaui-tugas-struktural-satgas-115-kerjaannya-menjarah-kemana-mana/


Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published