Komunitas Maritim Indonesia
Komunitas Maritim Indonesia

Gerindra: Sandang Disclaimer, Kebijakan Susi Banyak Sengsarakan Nelayan

Mantan Menteri KP Susi Pudjiastuti

Jakarta (Samudranesia) – Ketua Bidang Maritim DPP Gerindra Bambang Haryo Soekartono menilai banyak kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di era Suis Pudjiastuti yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hal itu yang membuat  KKP saat itu mendapat predikat disclaimer selama tiga tahun berturut-turut.

Bambang menyebutkan misalnya Permen KP No. 56/2016 tentang Larangan Penangkapan Lobster, Kepiting dan Rajungan yang merupakan salah satu kebijakan disclaimer. Sebab pelarangan tiga komoditas yang berbeda menggunakan aturan teknis yang sama telah merugikan komoditas selain lobster karena batasan teknisnya berbeda.

Adapun Kebijakan lain yang dinilainya keliru adalah Permen KP No. 2/2015 tentang Larangan Cantrang.  “Di Indonesia sudah ada pembudidaya yang hebat, seperti di Pandeglang dan Lombok Tengah, tetapi mereka kesulitan memperoleh pakan lobster yaitu ikan rucah yang selama ini ditangkap menggunakan cantrang,” ungkap Bambang dalam keterangannya yang diterima redaksi, Jumat (20/12).

Akibat pelarangan cantrang, Indonesia terpaksa impor ikan rucah dari Chile hingga 200 ribu ton per tahun, padahal ikan rucah di Indonesia melimpah. Kelangkaan pakan ikan ini menyebabkan harganya melambung, sehingga banyak industri perikanan mati, tinggal kurang dari 50 persen dari sebelumnya sekitar 100 perusahaan.

Kebijakan Menteri Susi soal melarang kapal ikan di atas 300 GT juga semakin menyengsarakan nelayan dan industri perikanan. Pelarangan kapal ini membuat nelayan tidak bisa mengeksplorasi Zona Ekonomi Eksklusif dan ikan laut dalam, yang potensinya triliunan rupiah.

Kondisi ini justru dimanfaatkan oleh kapal ikan asing, padahal Indonesia tempat melintas ikan laut dalam yang bermigrasi di perairan Asia Timur/Pasifik ke Australia dan sebaliknya, seperti tuna sirip biru dan sirip kuning.

Kebijakan ini juga membuat kapal ukuran besar berpendingin tidak dapat beroperasi untuk menampung hasil tangkapan nelayan di tengah laut. Akibatnya, hasil tangkapan nelayan membusuk dan tidak dapat diserap industri pengolahan ikan.

“Banyak ikan tangkapan nelayan dibuang ke laut karena membusuk, seperti terjadi di Lamongan dan Tuban, Jawa Timur,” tambahnya.

Dalam waktu yang sama, ungkap Bambang Haryo, ribuan kapal di atas 30 GT pada masa Menteri Susi sulit mendapatkan izin sehingga nelayan di seluruh Indonesia kehilangan mata pencarian. Sebagai contoh, sampai dengan saat ini, ada 250 kapal di Indramayu yang belum mendapatkan izin dari KKP.

“Ini melanggar instruksi Presiden Jokowi yang mewajibkan perizinan harus selesai 3 jam. Kita dorong Menteri Edhy supaya segera selesaikan masalah perizinan peninggalan menteri Susi,” tegasnya.

Di akhir penjelasannya, Bambang mengaskan kembali bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan mantan Menteri Susi ini keliru atau kurang tepat. Terutama dalam iklim devisa dari sektor perikanan yang mengakibatkan hancurnya industri perikanan dan nelayan Indonesia.

“Banyak Nelayan yang menjerit karena kebijakan-kebijakan Bu Susi ini. Jadi sederhana saja, kalau Bu Susi tidak percaya bahwa banyak nelayan yang menjerit, Bu Susi tinggal ketemu saja dengan nelayan-nelayan seluruh Indonesia dan diskusi bareng. Apakah kebijakan Bu Susi tersebut menyulitkan mereka atau tidak,” tandas Bambang. (Tyo)

 

Article Link : http://samudranesia.id/gerindra-sandang-disclaimer-kebijakan-susi-banyak-sengsarakan-nelayan/


Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published