Komunitas Maritim Indonesia
Komunitas Maritim Indonesia

Genjot Produksi, Pemerintah Dorong Investasi Garam di Sumbawa

Produksi garam di Sumbawa. Foto: Net

Jakarta (Samudranesia) – Peran pemerintah untuk menggenjot produksi garam nasional dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan perluasan lahan garam di daerah-daerah yang memang diplot menjadi sentra garam nasional.

Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan dua provinsi yang diproyeksikan menjadi lumbung garam nasional. Provinsi NTB khususnya di Pulau Sumbawa memiliki banyak lahan garam yang potensial.  

Terkait hal itu, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves Safri Burhanuddin menyatakan setidaknya ada 3 usulan lokasi di Kabupaten Sumbawa yang akan difokuskan sebagai lahan eksistensi pergaraman, yakni Desa Boal, Pulau Ngali, dan Desa Kukin. Hal itu diungkapkan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Garam di NTB khususnya di Pulau Sumbawa, Senin (14/9).

“Kondisi umum pergaraman di Kabupaten Sumbawa dikatakan terus meningkat, untuk itu dibutuhkannya lahan fokus untuk eksistensi pergaraman. Sesuai koordinasi dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumbawa (Dirmawan) maka setidaknya ada 3 lokasi lahan yang sesuai yaitu Desa Boal, Pulau Ngali dan Desa Kukin,” kata Safri dalam rakor yang dilaksanakan secara virtual, Senin (14/09).

Terkait 3 lokasi tersebut, Safri memaparkan untuk Desa Boal diketahui progress status HGU seluas 650 Ha atas nama PT. Alam Hijau masuk dalam basis tanah terindikasi terlantar. Hal yang sama juga terjadi pada Pulau Ngali dengan status HGU seluas 1885 Ha atas nama PT. Petetera juga memiliki basis tanah terindikasi terlantar. Sementara Desa Kukin yang memiliki luas 100 Ha diketahui sudah clear karena tanah aset pemerintah daerah kabupaten Sumbawa dengan memiliki sertifikat luas tanah 984.000 M persegi.

“Saya meminta teman-teman terkait agar memonitoring ke-3 lokasi tersebut. Kita butuh clear and clear untuk lahan. Kalau tempat ini tidak clear, kita tidak mengizinkan investasi masuk. Untuk itu kami harapkan teman-teman bisa memeriksa lagi, segera ditindak lanjuti sehingga menjadi laporan demi target pemerinta swasembada garam. Kita harapkan selesai dalam waktu dekat ini,” ujarnya.

Dalam hal ini, lanjut Safri, Gubernur NTB menyatakan komitmen penuh untuk mendorong dan menindaklanjuti rencana investasi lahan garam yang ada di Kabupaten Sumbawa, selain itu ada perusahaan yang tertarik untuk berinvestasi.

“Kita harapkan ada hasil yang positif. Maka itu fokus mana lokasi yang potensi, sehingga kalau kita bicara ke investor ada bahannya. Kalau semua lahan kita pusatkan, takutnya malah tidak ada yang jadi. Lalu saya pikirkan tidak semua jadi garam, ada beberapa lahan nantinya bisa jadi misal tambak udang. Intinya di sini bagaimana masyarakat menjadi makmur,” pungkas Safri.

Adapun mengenai rakor ini, Asisten Deputi (Asdep) Hilirasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves Amalyos mengungkapkan rakor ini guna menindaklanjuti hasil rapat sebelumnya yang dilaksanakan di NTB pada akhir Agustus lalu.  

“Untuk pergaraman di NTB khususnya Kabupaten Sumbawa ini merupakan tindak lanjut hasil koordinasi bebrapa minggu lalu dan dilaksanakan yang dihadiri langsung Gubernur NTB dan jajarannya. Pada saat itu telah dibahas rencana pembangunan dan pengembangan pergaraman di Kabupaten Sumbawa yang sebelumnya sudah dikoordinasikan baik tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat. Saat itu telah dilakukan identifikasi beberapa lokasi potensial untuk pergaraman dan hasilnya kita bahas pada rakor hari ini,” ungkap Amalyos.

Dia menyatakan bahwa di NTB sendiri cukup banyak area potensial yang bisa dikembangkan. Untuk itu diharapkan permasalahan terkait dengan lahan yang ada kiranya dapat segera diselesaikan, sehingga para investor dapat segera melakukan investasi dan kegiatan pembangunan yang memberikan kontribusi positif bagi pergaraman nasional.

Sejalan dengan Tingkat Kesejahteraan

Di tempat terpisah, pemerhati masalah kelautan asal Sumbawa, Rusdianto Samawa menyebut bahwa pemerintah jangan hanya memperluas lahan, melainkan juga memperhatikan kesejahteraan petani garam di Sumbawa.

Rusdianto menyatakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani garam dengan berkomitmen untuk tidak impor saat panen.


“Pemerintah harus lebih keras memotong mata rantai kartel garam yang selama ini menjadi penyakit bagi petani garam. Mata rantai kartel inilah yang membuat banyak daerah penghasil garam anjlok,” tegas Rusdianto kepada Samudranesia, Selasa (15/9).

Maka dari itu, dia berharap perkuatan petani garam dengan kebijakan atau regulasi pemberdayaan dan pembangunan yang sustainable dilakukan oleh pemerintah.

“Jangan sampai pemerintah berniat mengimpor garam, lalu improvisasi kebijakan dengan menyetir kartel untuk membeli, menampung dan mendistribusi serta merubah kadar NaCl-nya. Masukan petani garam bagi pemerintah harus segera dilaksanakan, termasuk menghadirkan metode teknologi yang tinggi agar garam nasional dapat dipenuhi,” pungkasnya. (Tyo)

 

 

Article Link: http://samudranesia.id/genjot-produksi-pemerintah-dorong-investasi-garam-di-sumbawa/


Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published