Komunitas Maritim Indonesia
Komunitas Maritim Indonesia

Genjot Ekspor Rumput Laut, Pemerintah harus Perhatikan Pembudidaya

Pembudidaya rumput laut. Dok Foto: KKP

Jakarta (Samudranesia) – Pada Maret 2020, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melepas ekspor 53 ton rumput laut kering dari Batam, Kepulauan Riau ke China. Pelepasan ekspor senilai lebih dari Rp 159 juta itu diakui tidak mengalami kendala, meski virus Corona sedang melanda beberapa wilayah China. Sepanjang tahun lalu, total ekspornya mencapai 1.371 ton dengan nilai Rp 4,48 miliar.

“Sebenarnya, pada periode lalu juga, KKP telah berkomitmen menggenjot nilai ekspor guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk wujudkan itu, KKP menyiapkan strategi percepatan peningkatan produksi rumput laut dalam peta jalan industrialisasi rumput laut nasional hingga 5 tahun mendatang,” ujar pemerhati kelautan Rusdianto Samawa kepada Samudranesia, Selasa (7/4).

Hal ini, sambung Rusdianto untuk memastikan bahwa ketersediaan bahan baku dan kualitas rumput laut terus terjaga baik untuk ekspor maupun memenuhi kebutuhan dalam negeri. Maka atas potensi rumput laut itu, komitmen pemerintah menjadi andalan industrialisasi rumput laut nasional.

“Ya, melalui percepatan industrialisasi rumput laut bukan lagi tanggung jawab sektoral, tetapi menjadi prioritas nasional sehingga ada keterlibatan lintas sektor. Misal, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Sulawesi Barat (Sulbar) sebetulnya mampu mengelola potensi rumput laut, apabila benar-benar diperhatikan,” imbuhnya.

Rusdianto yang juga Ketua Front Nelayan Indonesia (FNI) itu menceritakan kisah perjalanannya selama tiga minggu di Sulsel yang melihat fakta bahwa usaha budidaya rumput laut di Sulsel dan Sulbar belum bisa dibilang meningkat.

“Ini disebabkan keterbatasan pada sumberdaya modal pada nelayan dan pembudidaya rumput laut. Terus akibat tingginya tingkat pencurian, penabrakan, konflik antar pembudidaya hingga kerugian alami yang disebabkan oleh alam itu sendiri,” jelasnya.

Sebenarnya, lanjut dia, pembudidaya rumput laut bisa bergembira karena Presiden telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 tahun 2019 tentang Roadmap Industrialisasi Rumput Laut Nasional. Namun, faktanya di lapangan Perpres ini belum sepenuhnya jalan.

“Mestinya adanya akselerasi kebijakan untuk mempercepat industrialisasi rumput laut,” imbuhnya lagi.

Rusdianto juga berharap KKP bisa mendorong keterbatasan pembudidaya rumput laut ini melalui berbagai skema kebijakan seperti mengefektifkan koperasi-koperasi pembudidaya. Sehingga ketersediaan bahan baku bisa sustainable.

Selama ini rumput laut masih mendominasi dengan share sebesar 60,7 persen terhadap total produksi perikanan budidaya nasional. KKP mencatat angka sementara tahun 2019, produksi rumput laut nasional mencapai 9,9 juta ton. Potensi ini masih di bawah rata-rata di seluruh Indonesia.

“Mestinya bisa mencapai 70 persen produksi bahan baku sehingga induatrialisasi itu bisa ditunjang,” tegasnya.

Merujuk pada data FAO (2019), Indonesia salah satu produsen terbesar nomor satu dunia khususnya untuk jenis eucheuma cottoni dan menguasai lebih dari 80 persen supply share, utamanya untuk tujuan ekspor ke China.

Namun demikian, saat ini ekspor rumput laut Indonesia ke China hampir 80 persen masih didominasi raw material. Untuk itu penting menaikan nilai tambah devisa ekspor dengan menggenjot ekspor non raw material, paling tidak 50 persen bisa diekspor dalam bentuk setengah jadi seperti semi refine carrageenan dan refine carrageenan.

Apabila Pemda bisa mendorong pengelolaan dan pengolahan, maka dapat menjamin suplai bahan baku dengan mutu sesuai standar. Pemda masih bingung soal strategi percepatan peningkatan produksi rumput laut di beberapa daerah Kabupaten/Kota yang memiliki sentra produksi rumput laut,” pungkas Rusdianto. (Tyo)

 

Article Link : http://samudranesia.id/genjot-ekspor-rumput-laut-di-tengah-wabah-corona-pemerintah-harus-perhatikan-pembudidaya/


Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published