Komunitas Maritim Indonesia
Komunitas Maritim Indonesia

Fraksi PKS DPR Khawatir Banyak Perusahaan Pengekspor Benih Lobster “Jadi-Jadian”

Anggota Komis IV DPR Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin/Net

Jakarta (Samudranesia) – Kontroversi tentang kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo soal lobster masih belum berakhir. Kebijakan itu bak bola panas yang terus saling menghantam di antara pihak-pihak yang berkepentingan.

Anggota Komis IV DPR Andi Akmal Pasluddin menyebut Permen KP 12/2020 merupakan babak baru pengelolaan lobster di Indonesia setelah era menteri terdahulu, Susi Pudjiastuti.

“Dalam masalah ekspor benur atau benih Lobster kalau kita lihat Ibu Susi inikan konservatif, pertimbangan apa namanya lingkungan yang sangat dominan,  sehingga keluar Peraturan Menteri  untuk melarang ekspor benur,  di mana tentu nelayan banyak yang protes ya, atau pengusaha yang protes. Yang  selama ini diuntungkan dengan ekspor benur ke Vietnam, tapi alasannya Ibu Susi karena masalah lingkungan,” ujar Akmal dalam diskusi di Presroom DPR denan tema “Polemik Lobster: Untungkan Rakyat atau Pengusaha?” di komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (16/7).

Kemudian, di era Edhy Prabowo, angin berubah. Terlebih ketika masa pandemi Covid-19 ini banyak nelayan yang hidup susah.

“Bagi kami sebagai Anggota DPR tentunya, jika  menguntungkan rakyat dan nelayan ya itu tentu kita dukung dan kalau saya mengambil posisi di tengah-tengah,  posisi di tengah maksudnya itu adalah tetap kita memperhatikan aspek lingkungan, jangan sampai bibit benur kita ekploitasi besar-besaran, sehingga suatu saat nanti kita susah mendapatkan  lobster yang ada di laut itu,” jelasnya.

Anggota DPR Fraksi PKS ini lebih lanjut mengutarakan bahwa mekanisme perusahaan pengekspor benih lobster harus benar-benar selektik untuk tetap menjaga keseimbangan alam.

Sehingga, lanjut dia, yang diuntungkan dalam kebijakan ini benar-benar nelayan kecil dan pembudidaya.

“Jangan sampai kita khawatirkan ini banyak perusahaan jadi-jadian. Adanya aturan baru ini kemudian berlomba-lomba untuk membikin perusahaan, aji mumpung atau untuk mengambil kuota jangan sampai kuotanya diperdagangkan, itu yang kita khawatirkan,” tegasnya.

Andi Akmal menyebut persyaratan izin perusahaan sudah sangat jelas di dalam Permen KP 12/2020. Terutama soal keharusan untuk melakukan budidaya lobster. Bahkan harus mencapai dua sampai tiga kali panen.

Ia pun kaget, ketika sudah ada lebih dari 30 perusahaan yang mendpaat izin ekspor. Andi Akmal pun melakukan investigasi lebih dalam mengenai fakta di lapangan bahwa perusahaan benar-benar melakukan kerja sama dengan para pembudidaya.

“Kami di Komisi IV ini, baru persidangan nanti, kami akan melakukan kunjungan pengawasan, karena sampai saat ini kami belum melaksanakannya dikarenakan Covid-19 ini kita sulit berkunjungan kerja ke daerah-daerah yang menjadi sentral dari pada benur lobster tadi,” bebernya.

“Kalau semua mengikuti aturan main yang sudah ada orang tidak akan curiga, mau teman, saudara satu partai atau siapa, ya tak ada masalah, selama dia memenuhi syarat sebagai eksportir sesuai dengan Kepmen KKP, yang namanya bisnis siapa saja boleh,” pungaksnya. (Tyo)

 

Article Link: http://samudranesia.id/fraksi-pks-dpr-khawatir-banyak-perusahaan-pengekspor-benih-lobster-jadi-jadian/


Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published