Komunitas Maritim Indonesia
Komunitas Maritim Indonesia

Fraksi Gerindra Soal Lobster: Kenapa Hanya Partai Kami yang Dikomentari?

Anggota Komisi IV DPR Fraksi Gerindra KRT Darori Wonodipuro.

Jakarta (Samudranesia) – Kebijakan lobster yang dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo melalui Permen KP No 12/2020 terus menuai polemik. Alhasil partai sang menteri pun diseret-seret dalam polemik itu karena dianggap paling banyak menerima keuntungan dari kebijakan tersebut.

Pasalnya, kader partai pimpinan Prabowo Subianto itu diberitakan telah menjadi petinggi di 5 perusahaan penerima izin ekspor benih lobster. Tudingan nepotisme terhadap Menteri Edhy Prabowo pun mengalir di publik.

Namun dalam berbagai kesempatan, Edhy Prabowo juga sudah menyatakan bahwa 31 perusahaan itu telah melalui verifikasi dari tim KKP. Waketum Partai Gerindra itu siap diaudit terkait pemberian izin tersebut.

“Ada tim sendiri yang memutuskan izin ini, terdiri dari semua dirjen, termasuk irjen. Silakan saja kalau curiga, itu biasa. Silakan audit, cek, KKP sangat terbuka,” ucap Edhy di sela-sela kunjungan kerjanya di Jawa Tengah, Rabu (8/7).

Edhy pun mengajak masyarakat untuk menitikberatkan pengawasan pada proses pemberian izin, bukan malah mengurusi perusahaan siapa yang mendapat izin. Ini karena perusahaan atau koperasi mana pun boleh mengajukan sebagai eksportir benih lobster asal memenuhi persyaratan.

“Ada dua tiga nama yang dikaitkan dengan saya dan langsung dinilai macam-macam. Tapi, tolong lihat, ada puluhan perusahaan yang dapat izin. Atau karena saya menteri, semua teman-teman saya tidak boleh berusaha? Saya pikir yang penting bukan itu, tapi fair-nya. Kesamaan pada siapa saja seleksi itu. Saya tidak memperlakukan istimewa sahabat-sahabat saja,” tegasnya.

Polemik itu juga memunculkan respons dari para kader Gerindra. Anggota Komisi IV DPR Fraksi Gerindra KRT Darori Wonodipuro menuding balik pihak-pihak yang menydutkan partainya dalam kebijakan ekspor benih lobster ini.

Menurutnya tidak fair jika hanya Gerindra yang dituding macam-macam. Sementara masih ada 26 perusuhaan lain yang ia duga juga ada dari partai lain yang menjadi bandar di perusahaan-perusahaan tersebut.

“Kenapa hanya Gerindra? Padahal ada partai lain juga. Pak Menteri (Edhy Prabowo) juga sudah jelaskan, semua perusahaan itu melalui mekanisme verifikasi dari para pakar yang ada di KKP,” ujar Darori kepada Samudranesia, Kamis (9/7).

“Memangnya dalam peraturan menteri itu ada larangan, kader Gerindra tidak boleh mendaftar perusahaan, tidak boleh berbisnis kan tidak ada. Kalau ada yang melanggar ya silakan laporkan,” ucapnya dengan geram.

Namun ia tidak menyebutkan partai apa saja yang dimaksud olehnya. Ia hanya memastikan bukan hanya Gerindra yang berada di balik perusahaan-perusahaan tersebut.

“Silakan telusuri sendiri, yang pasti ini enggak fair kalau hanya Gerindra yang dikomentari, partai lain juga ada,” tegasnya.

Anggota DPR dari Dapil Jawa Tengah VII itu menyebut semua standar perizinan itu ada di Permen KP 12/2020 dengan aturan turunannya di tingkat dirjen. KKP sendiri juga memiliki Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan) yang turut memverifikasi para calon eksportir tersebut.

Menurut Darori, orang-orang yang duduk di sana juga orang-orang lama di KKP, termasuk beberapa dirjen. Sehingga, sambung Darori, sangat tidak tepat kalau ada tudingan nepotisme dalam proses itu.

“Saya ini juga mantan dirjen di Kementerina Kehutan, saya tahu persis bahwa seorang menteri itu dalam mengeluarkan kebijakan berdasarkan laporan atau kajian dari tim-tim di bawahnya. Jadi penetapan ini sudah melalui prosedur,” pungkasnya. (Tyo)

 

Article Link: http://samudranesia.id/fraksi-gerindra-soal-lobster-kenapa-hanya-partai-kami-yang-dikomentari/


Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published