Komunitas Maritim Indonesia
Komunitas Maritim Indonesia

Embrio RUU Kamla, Lebih Baik Gunakan Inpres Bukan RPP

Ilustrasi

Jakarta (Samudranesia) – Menko Polhukam Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD., S.H., S.U., M.I.P menyatakan bahwa dalam membentuk RUU tentang Keamanan Laut (Kamla) diperlukan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai embrio dari RUU atau Omnibus Law terkait Keamanan Laut.

Menurut Menko Polhukam, selama ini terdapat 21 undang-undang yang mempunyai irisan pengaturan tugas di laut. Dari 21 undang-undang tersebut terdapat 6 institusi yang mempunyai kewenangan penegakan hukum di laut, yaitu Bakamla RI, KPLP, KKP, Polisi Air, TNI AL, dan Bea Cukai.

“Tetapi pada prinsipnya Rancangan Peraturan Pemerintah atau pun Omnibus Law yang akan dibuat tidak akan mengurangi kewenangan yuridis masing-masing institusi,” jelas Mahfud MD.

Terkait hal itu, Dosen Universitas Pertahanan sekaligus Pengkaji Maritim di Indonesia Institute for Maritime Studies (IIMS), Laksda TNI (Purn) Dr Surya Wiranto S.H, M.H menyatakan lebih tepat menggunakan Instruksi Presiden (Inpres) untuk menuju RUU Kamla yang menegaskan Bakamla sebagai Indonesian Coast Guard.

“Untuk menuju ke sana, bukan dengan RPP seharusnya tapi dengan Inpres karena Bakamla sudah dimajukan oleh kebijakan presiden sebagai Coast Guard. Jadi Inpres itu untuk mengikat sementara hingga RUU Kamla terbentuk,” ungkap Surya kepada Samudranesia, Jumat (20/3).

Baca Juga:

Sementara untuk Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), dia menyebutkan dalam tata hukum bahwa PP merupakan penjabaran dari Undang-Undang (UU). Hal tersebut berdasarkan stratifikasi hierarki yang diatur oleh Pasal 7 UU No.12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Mantan Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Kemaritiman ini melihat agak rancu dengan adanya RPP tentang Kamla sementara RUU yang akan disusunnya nanti juga berbicara tentang Kamla.

“Membuat RPP harus merujuk pada UU, karena PP adalah amanah UU. Isi dari UU harus dipertegas dan dijabarkan lagi dalam PP. Kalau bicara RPP Bakamla dasarnya UU Kelautan itu OK, tapi kalau RPP Kamla menurut saya kurang tepat,” jelasnya.

Bakamla sendiri sudah ditetapkan dalam UU No.32/2014 tentang Kelautan yang dipertegas dengan adanya Perpres No.178/2014. Seharusnya penjelasan tentang Bakamla diurai dengan PP yang mengacu pada UU Kelautan.

Surya yang pernah menjabat sebagai Wadanseskoal itu melihat RUU Kamla saat ini sudah masuk di RUU Prioritas dalam Prolegnas DPR RI tahun 2020. Memang Naskah Akademik dari RUU Kamla tersebut perlu disempurnakan dengan Omnibus Law terkait Keamanan Laut.

“Untuk menyatukan atau mengintegrasikan 21 UU memang diperlukan Omnibus Law, yang draftnya akan menyempurnakan Naskah Akademik RUU Kamla. Nah kalau kita bicara Bakamla sebagai kebijakan presiden ya lebih tepat dengan Inpres. Inpres itu bersifat sementara hingga UU-nya keluar dan sudah tentu tidak lagi berlaku,” pungkasnya. (Tyo)

 

Article Link : http://samudranesia.id/embrio-ruu-kamla-lebih-baik-gunakan-inpres-bukan-rpp/


Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published