Komunitas Maritim Indonesia
Komunitas Maritim Indonesia

DPR Puas, Tahun Depan Anggaran KKP Naik Menjadi Rp 6,65 T

Menteri KP Edhy Prabowo di DPR.

Jakarta (Samudranesia) – Komisi IV DPR RI menerima penjelasan laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun anggaran 2019. Penjelasan tersebut terdiri dari laporan realisasi anggaran (LRA) berupa PNBP senilai Rp792,4 miliar atau 96,26 persen dari estimasi pendapatan sebesar Rp823,3 miliar dan realisasi belanja negara bersih senilai Rp5,05 triliun atau 91,73 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp5,51 triliun.

Kemudian laporan operasional, neraca serta laporan perubahan ekuitas sebesar Rp26,02 triliun. Bahkan, legislatif juga mengapresiasi hasil audit opini wajar tanpa pengecualian (WTP) KKP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“KKP akan terus memperbaiki kualitas Laporan Keuangan dengan melakukan penyempurnaan beberapa hal yang memerlukan tindak lanjut dan penguatan,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi IV di gedung DPR, Jakarta,  Kamis (27/8).

Dalam rapat ini disepakati pula pagu anggaran KKP tahun 2021 sebesar Rp6,65 triliun berdasarkan Surat Bersama Pagu Anggaran (SPBA) Kementerian Keuangan Nomor: S-692/MK.02/2020. Anggaran ini nantinya akan digunakan untuk sejumlah program prioritas, khususnya di perikanan budidaya. Selain itu, parlemen menyetujui adanya usulan tambahan pagu anggaran KKP sebesar Rp3,28 triliun di tahun 2021.

Menteri Edhy memaparkan, dana tambahan tersebut diperuntukkan bagi program sentra industri kelautan dan perikanan terpadu Natuna Utara mendukung pengelolaan perikanan berbasis wilayah pengelolaan perikanan di WPPNRI 711, kemudian sentra industri kelutan dan perikanan terpadu Maluku guna mendukung program lumbung ikan nasional dan pengelolaan perikanan berbasis WPP di WPPNRI 715.

Selanjutnya pembangunan sentra kuliner, pembangunan pusat broodstock induk dan pembenihan budidaya air tawar dan rehabilitasi ekosistem melalui penanaman mangrove dan terumbu karang serta sejumlah program lainnya. 

“Kemudian perluasan Program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN), pembangunan Sistem Rantai Dingin (SRD) dalam rangka mendukung Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN),” urainya.

Tak hanya membahas tentang anggaran, pada rapat kerja kali ini, Menteri Edhy menegaskan komitmennya untuk meningkatkan volume dan nilai ekspor produk perikanan di tahun 2021. Terlebih kinerja sektor perikanan di semester 1 tahun 2020 menunjukkan grafik yang menggembirakan, seperti kenaikan nilai ekspor 6,9 persen atau sejumlah 2,4 miliar dolar AS dibanding periode yang sama di tahun 2019. Sedangkan nilai impor semester I Tahun 2020 sebesar 0,2 miliar dolar AS atau turun 5,9 persen dibanding periode yang sama di tahun 2019.

“Neraca semester I tahun 2020 surplus 2,2 miliar dolar AS atau naik 8,3 persen dibanding semester I tahun 2019,” terang Menteri Edhy.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi IV DPR, Budisatrio Djiwandono meminta KKP untuk untuk meneruskan program dan kegiatan padat karya. Ia menyontohkan program tersebut di antaranya Minapadi, Bioflok, pakan ikan mandiri, Gemarikan, chest freezer, kapal nelayan, alat tangkap ikan, bakti nelayan, bakti mutu karantina, ekonomi kreatif, dan desa wisata bahari.

“Lalu program gerakan cinta laut, kelompok penggerak konservasi, kelompok masyarakat pengawas dan lainnya,” ujar Budi saat membacakan poin kesimpulan rapat.

Selain itu, Komisi IV meminta KKP untuk melakukan pengerukan sedimentasi di sejumlah pelabuhan perikanan sesuai dengan kemampuan anggaran. DPR pun mendorong KKP untuk terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya makan ikan.

“Lakukan publikasi secara intens bahwa sumber daya perikanan Indonesia tidak kalah dengan luar negeri,” terangnya.

Apsesiasi Kebijakan Garam Nasional

Sebagai negara yang memiliki garis pantai lebih dari 99 ribu kilometer, Indonesia memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang bisa dioptimalkan. Salah satunya garam.

Karenanya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo memastikan jajarannya tengah berjuang agar para petambak garam rakyat bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari usaha tersebut. Termasuk mengupayakan produksi garam rakyat bisa memiliki kandungan sodium chloride (NaCl) sebesar 97 persen sesuai kebutuhan industri. Di depan pimpinan dan anggota Komisi IV DPR, dia mengurai persoalan dan kebutuhan garam nasional.

“Kebutuhan garam kita 4,7 juta ton setahun, kemampuan produksi kita belum ada 2,5 juta ton. Setelah kami cek masalah garam, industri mereka butuhnya yang NaCl (sodium chloride) di atas 97. Tugas kami sekarang. Kami ingin garam rakyat ini kami tingkatkan (NaCl) menjadi di atas 97,” kata Menteri Edhy.

Menteri Edhy semakin optimis setelah menerima masukan dan melihat sampel garam dari anggota Komisi IV daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur XI, Slamet Ariyadi.

“Kami sangat yakin apa yang disampaikan Pak Slamet dengan garamnya itu di atas 97. Ini yang pernah kami lihat di beberapa daerah kunjungan kami tentang garam,” sambungnya.

Adapun saat ini, Kementerian Kelautan dan Perikananan (KKP) juga menyiapkan program stimulus untuk penguatan garam rakyat. Melalui program tersebut, diharapkan produksi garam rakyat meningkat dan biaya produksinya bisa ditekan.

Dikatakannya, biaya terbesar dari produksi garam itu tedapat pada ongkos angkutnya.

“Makanya di PRL, program kami untuk penguatan stimulus garam rakyat menuju 97. Ongkos angkut garam ini kesulitan orang bawa dari hasil panen. Rata-rata tidak ada jalan besar, ini kami sedang mendata,” urainya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Edhy mengajak anggota Komisi IV untuk turut memantau akses jalan di daerah yang memproduksi garam. Dari pendataan tersebut, KKP kemudian mengajukan perbaikan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR).

“Kami sampaikan ke Menteri PU untuk dibangunkan jalan, tapi dengan catatan tidak boleh lagi ada pembebasan lahan. Ini diharapkan bisa menurunkan ongkos angkut,” jelasnya.

Selain itu, KKP akan mereplikasi produksi garam rakyat melalui teknik biomembran. Melalui cara ini, produktivitas garam bisa ditingkatkan menjadi 140 ton per hektare.

“Biomembran tinggal kami perbanyak karena buktinya satu hektare dulunya 80 ton sekarang bisa 140 ton. Jadi peningkatan lebih dari 50 persen,” terang Menteri Edhy.

“Jadi ini yang kita dorong. Begitu nanti waktunya, kita siap untuk menyampaikan ke seluruh stakeholder bahwa kita punya garam yang diatas 97 NaCl-nya,” tandasnya. (Tyo)

 

 

Article Link: http://samudranesia.id/dpr-puas-tahun-depan-anggaran-kkp-naik-menjadi-rp-665-t/


Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published