Komunitas Maritim Indonesia
Komunitas Maritim Indonesia

Datangi Kemenhub, Organisasi Pelaut Sampaikan Tuntutan

Pertemuan Pelaut KPI dengan Ditkapel/Dok Teddy Syamsuri.

Jakarta (Samudranesia) – Delegasi Pelaut KPI (Kesatuan Pelaut Indonesia) hari ini memenuhi undangan Kasubdit Kepelautan Ditkapel Ditjen Hubla, Kemenhub Capt. Jaja Suparman bersama jajarannya di Kantor Ditkapel di Wisma Antara lantai 10, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (8/9).

Delegasi Pelaut KPI yang terdiri dari tujuh orang yakni Teddy Syamsuri, Hasoloan Siregar atau Solo, Herman Abimanyu, Ricardo Hutabarat, Marianto Hutaheyan, Capt. Darul Makmur dan Chief Suryo dengan tekad bulat menyampaikan uneg-uneg mengenai masa depan organisasi KPI sebagai rumah besar pelaut Indonesia.

Jurubicara Delegasi KPI Teddy Syamsuri menyampaikan dalam pengantarnya bahwa maksud kedatangannya ialah dalam rangka menyampaikan aspirasi untuk menuntut Dirjen Hubla sebagai Pembina KPI eks officio. Dirjen Hubla diminta untuk mengeksekusi Pengurus Pusat (PP) KPI tanpa kompromi dan mendesak untuk menggelar Munaslub KPI secara demokratis dengan harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

“Itu sebagaimana hasil rapat terbatas sehari sebelumnya dan yang sudah tersepakati bersama, tidak bergeser dari itu. Pasalnya, sejarah organisasi KPI mensiratkan jika Dirjen Hubla dan jajarannya secara otomatis dan eksplisit adalah Pembina KPI eks officio,” kata Teddy.

Terkait hal itu, yang menyetujui Collective Bargaining Agreement (CBA) yang dibuat organisasi serikat pekerja pelaut KPI dan perusahaan angkutan laut atau pemilik serta operator kapal yang merekrut dan menempatkan awak kapal Indonesia ke kapal-kapalnya, ditanda tangani pejabat Ditjen Hubla dan distempel institusinya.

“Tidak salah, selain posisinya sebagai pembina, Ditkapel juga pihak yang harus ikut bertanggung jawab atas karut-marut kerusakan organisasi KPI oleh PP KPI yang begitu serakah dan tidak amanah untuk segera di eksekusi tanpa kompromi. Ini adalah bentuk aspirasi yang sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi,” tegas Teddy.

Selanjutnya, Kasubdit Kepelautan Capt. Jaja Suparman mempersilakan masing-masing orang untuk menyampaikan aspirasinya. Ia pun terlihat begitu menyerap segala aspirasi yang disampaikan oleh Teddy.

Mulai dari Ricardo yang jelas merupakan anggota KPI tapi tidak pernah dikasih Kartu Anggota KPI baik dari PP KPI maupun dari perusahaan manning agent SBI. Sedangkan Herman Abimanyu bicara sebagai Majelis Perwakilan Anggota (MPA) KPI hasil Munaslub KPI tahun 2001, yang berkewajiban sebagai pengawas kinerja PP KPI diamputasi serta SK-nya tidak pernah dicabut, tapi sama sekali tidak difungsikan oleh perilaku otoriterian PP KPI.

Capt. Darul Makmur yang juga Ketua Komisi A Kongres VI KPI tahun 2004 dengan menghasilkan AD/ART KPI yang diputuskan dalam kongres merasa dikhianati oleh PP KPI yang telah mengangkat seseorang untuk jabatan Wakl Presiden KPI, yang sama sekali tidak termaktub dalam AD/ART KPI sesuai hasil Kongres VI KPI.

Giliran Hasoloan Siregar atau Solo, dengan nada suara begitu tegas, menyatakan jika PP KPI periode 2009-2014 adalah illegal dan bukan hasil Kongres VII KPI tahun 2009 yang deadlock. Lebih jelasnya tidak ada lagi acara pemilihan PP KPI baru melalui kongres tersebut. Belum lagi soal legal standing dari Kemenkumhan hasil Kongres VIII KPI tahun 2014.

“Itu Kongres VIII KPI digelar bukan Desember 2014. Tapi saya dapat surat dari Kemenkumham tertanggal 29 Oktober 2015, artinya nyaris setahun kemudian. Organisasi KPI ditegaskan Kemenkumham ternyata tidak terdaftar di data base Badan Hukum Dit. Perdata Ditjen AHU Kemenkumham. Itu sangat keterlauan,” tegas Solo.

“Padahal organisasi KPI masuk dalam Tambahan Berita Negara sejak tahun 1989, tapi PP KPI periode 2009-2014 sangat mengucilkan kekuasaan negara dengan PP KPI abai untuk daftarkan organisasi KPI dalam Badan Hukum Kemenkumham. Ini merupakan pemangkiran PP KPI terhadap legal standing organisasinya yang dilegitimasi oleh negara,” tambahnya dengan geram.

Kasubdit Kepelautan Capt. Jaja Suparman yang sejatinya mewakili Dirkapel Capt. Hermanta telah dengan tekun mendengar, memperhatikan dan menyimak per kalimat yang disampaikan Ricardo, Herman, Capt. Darul dan Solo. Karena masih ada waktu, Chief Suryo dipersilakan oleh Capt. Jaja untuk memberi tambahan aspirasi Pelaut KPI.

Chief Suryo dengan arifnya memohon rasa adil untuk memenuhi tuntutan masyarakat, tak terkecuali masyarakat pelaut kehendaknya benar-benar diperhatikan oleh setiap pejabat Pemertintah, ternasuk pejabat Ditjen Hubla yang notabene-nya pada kapasitas sebagai Pembina KPI eks officio.

“Dan sebagai tambahan yang bisa disebut butir nomor 3 aspirasi Pelaut KPI, adalah memohon aset organisasi KPI diaudit oleh kantor akuntan publik independen atas perintah Ditkapel selaku Pembina KPI eks officio,” jelas Chief Suryo.

Setelah semua selesai menyampaikan aspirasinya, Capt. Jaja Suparman meminta waktu untuk mempelajari dan mendalami dua bundel berkas Aspirasi Pelaut KPI yang diterima dari Solo. Serta agar tidak memperoleh masukan yang sifatnya masih parsial, pihak Ditkapel akan memanggil Presiden KPI Mathias Tambing untuk didengarkan klarifikasinya supaya diperoleh suatu bahan pengambilan kebijakan yang akan diputuskan.

Dalam kata penutupan dari delegasi Pelaut KPI yang disampaikan oleh Teddy, pihak Pelaut KPI memberikan tenggang waktu satu pekan atau tujuh hari untuk bisa memperoleh kepastian dari pihak Pemerintah terkait dan berwenang, khususnya dari Ditkapel Ditjen Hubla.

“Andaikan tindaklanjutnya masih bersifat normatif yang sulit disebut sebagai suatu kepastian atau keputusan. Ijinkan kami, Pelaut KPI, akan memberlakukan opsi berikutnya. Salah satunya jika Tuhan meridhoi, akan bersiap menduduki kantor KPI Pusat di Jl. Cikini Raya No. 58AA-BB Menteng, Jakarta Pusat. Adanya risiko sudah diperhitungkan, dan merupakan konsekuensi logis jika ternyata terjadi sesuatu yang tidak diinginkan,” tegas Teddy.

Soal Ijazah Palsu

Teddy dan Ricardo pun sempat berbincang dengan Dirkapel Capt. Hermanta di ruang kerjanya sambil berterima kasih sudah ditangkapnya 12 orang pemalsu sertifikat pelaut sesuai informasi dari Koorsahli Menhub Mayjend TNI Mar (Purn) Buyung Lalana.

Dirkapel Capt. Hermanta menyatakan pihaknya akan terus berjuang memberantas para pemalsu ijazah dan sertifikat pelaut. Di mana tindakan itu jelas sangat merugikan pelaut Indonesia sekaligus juga nama bangsa Indonesia dipertaruhkan di dunia internasional. (Tyo)

 

 

Article Link: http://samudranesia.id/sambangi-ditkapel-pelaut-tuntut-perbaikan-organisasi-kpi/


Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published