Komunitas Maritim Indonesia
Komunitas Maritim Indonesia

Dalam Tetapkan Aturan, Kepemimpinan Edhy Berbeda dengan Gaya “Koboy” Ala Susi

Edhy Prabowo bersama Susi Pudjiastuti dan kolega Komisi IV DPR.

Jakarta (Samudranesia) – Banyak peraturan zaman Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang dianggap sangat baik dan disambut gegap gempita oleh para stakeholder kelautan dan perikanan. Banyak nelayan yang puas dengan kinerja Edhy Prabowo selama kurun waktu 9 bulan menjabat.

“Selama 9 bulan ini, Pak Edhy Prabowo berhasil menggelar kegiatan konsultasi publik berdurasi puluhan kali. Sebab saya yakin para pakar dan pelaku usaha merupakan pihak yang lebih tahu soal kebijakan itu bermanfaat atau tidak,” ujar Ketua Front Nelayan Indonesia (FNI) Rusdianto Samawa, Sabtu (11/7).

Hal ini tentu sangat berbeda dengan Menteri KP periode 2014-2019, Susi Pudjiastuti, yang dianggapnya banyak mengambil kebijakan sesuai kehendaknya sendiri tanpa memperhatikan dampak kepada kehidupan nelayan dan pelaku usaha.

“Saya menyebutnya sebagai “Koboy Policy“, sebagai gambaran bahwa proses mengambil kebijakan dan keputusan tanpa ada konsultasi publik, tanpa meminta pendapat para ahli, tanpa memanggil nelayan sebagai pihak yang paling terdampak dari sebuah peraturan dan tanpa ber-tabayyun dengan para pelaku usaha perikanan,” jelas Rusdianto.

Namun Rusdianto heran, praktik “Koboy Ala Susi” justru banyak disukai oleh netizen. Padahal secara fakta, banyak kebijakannya yang malah mematikan dunia usaha kelautan dan perikanan. Bahkan, sambung dia, sekarang netizen dan kelompok media pro mantan Menteri KP itu tengah meributkan sesuatu yang belum jelas substansinya.

“Periode Edhy Prabowo, usaha-usaha pengambilan keputusan tidak aur-auran, yang benar dilanjutkan dan yang lemah diperbaiki serta yang salah diluruskan. Para pakar-pakar dilibatkan sehingga nelayan dapat manfaat dan nilai tambah dari kebijakan yang diambil,” bebernya.

Konsultasi publik yang dibangkitkan oleh Edhy Prabowo sangatlah beragam. Secara umum instruksi untuk membuat kajian tentang peraturan sebelumnya, baru sekarang mencapai titik temu antara pemerintah dengan masyarakat.

Proses pembangkitan budaya konsultasi publik itu sendiri diartikan sebagai cara atau proses yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan oleh KKP.

“Semangat Edhy Prabowo memaknai bahwa publik memiliki hak untuk dimintai pendapatnya, memperoleh penjelasan, mengajukan usulan dan mengoreksi secara terus menerus setiap keputusan dan kebijakan yang diambil,” ungkap Rusdianto.

Menurutnya, konsultasi publik yang dilakukan pemerintah untuk melibatkan stakeholders dalam merumuskan sebuah kebijakan atau peraturan akan membangun terjadinya hubungan dua arah antara pemerintah dan nelayan.

“Periode Menteri Edhy Prabowo sangat rasional, terbuka dan objektif. Hampir tidak ada ruang untuk menentukan keputusan sendiri, selalu melibatkan masyarakat: nelayan, pengusaha dan pesisir di sektor kelautan dan Perikanan. Artinya tidak ada lagi Koboy Policy atau kebijakan semaune dewe,” tandasnya. (Tyo)

 

Article Link: http://samudranesia.id/dalam-tetapkan-aturan-kepemimpinan-edhy-berbeda-dengan-gaya-koboy-ala-susi/


Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published