Komunitas Maritim Indonesia
Komunitas Maritim Indonesia

Butuh Perppu untuk Membentuk Coast Guard Indonesia

Ilustrasi

Jakarta (Samudranesia) – Polemik Laut Natuna Utara dengan China yang tak kunjung selesai harus disiasati oleh Pemerintah RI. Masuknya Coast Guard China ke Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di perairan Natuna yang mengawal kapal ikannya sudah terjadi berkali-kali.

China mengklaim sekitar 83 ribu kilometer persegi ZEEI sebagai area tangkapan ikan tradisionalnya. Memang sikap Indonesia tidak mengakui klaim sepihak tersebut namun perlu direspon dengan strategi yang tepat sasaran.

Trend China menggunakan nelayan (sipil) untuk mengeksploitasi kekayaan alam di area tersebut. Mereka juga merupakan milisi maritim yang dibina oleh angkatan perangnya serta dikawal oleh Coast Guard yang notabene adalah institusi sipil berbentuk paramiliter.

Indonesia sudah tepat ketika merencanakan untuk mengirim ratusan nelayan Pantura Jawa ke Laut Natuna Utara guna menjadikan perairan itu sebagai lahan eksplorasi dan eksploitasinya. Di lain sisi, pengawalan Coast Guard Indonesia juga perlu dalam menghadang Coast Guard China.

Pasalnya, Coast Guard harus dihadapi pula dengan Coast Guard, bukan militer seperti TNI AL. Pengamat maritim Soleman B Ponto mengungkapkan jika TNI AL melakukan penghadangan bahkan penembakan terhadap nelayan dan Coast Guard China akan fatal secara hukum internasional.

Indonesia bisa dicap sebagai negara agresor lantaran militernya menyerang sipil dari negara lain terlepas itu berada di laut yurisdiksi kita. Maka dari itu, terlihat dalam rekaman video, baik Coast Guard China dan Coast Guard Vietnam kerap kali memprovokasi KRI kita untuk melakukan penembakan.

Indonesia juga telah menurunkan armada Bakamla dan PSDKP untuk membantu armada TNI AL mengamankan wilayah tersebut. Namun apakah status Bakamla mendapat pengakuan sebagai Coast Guard Indonesia? Jika dilihat dalam peraturan nasional, institusi ini belum sepenuhnya bisa dibilang sebagai Coast Guard Indonesia karena belum memiliki fungsi penyidikan.

Sedangkan di dalam UU No.17/2008 tentang Pelayaran terdapat pasal mengenai Penjaga Laut dan Pantai (PLP) sebagai Sea and Coast Guard Indonesia yang lengkap dengan fungsi penyidikan. Keberadaan institusi itu langsung di bawah presiden dan berkoordinasi dengan kementerian teknis.

Namun institusi yang ada saat ini yaitu Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) hanyalah sebuah direktorat di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Artinya KPLP saat ini juga belum sepenuhnya disebut sebagai Coast Guard Indonesia.

Terkait hal itu, pengamat maritim Siswanto Rusdi menyampaikan bahwa berdirinya Coast Guard Indonesia yang utuh danpower full merupakan kebutuhan yang mendesak mengingat ancaman nyata khususnya di Laut Natuna Utara semakin meningkat.

“Jadi benturan antar undang-undang itu hanya bisa diselesaikan lewat Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang-red) yang dikeluarkan presiden. Itu biar cepat karena kondisi keamanan kita di laut dalam situasi seperti ini bisa dikatakan sudah darurat dan sangat memaksa,” ucap Siswanto kepada Samudranesia, Selasa (7/1).

Perppu merupakan kewenangan pemerintah untuk mengeluarkan peraturan setara undang-undang dalam keadaan yang genting dan memaksa. Itu seperti yang dikeluarkan oleh presiden dalam menyikapi masalah KPK dan Ormas terlarang beberapa waktu lalu.

Siswanto menyebut jika melalui Omnibus Law Keamanan Laut (Kamla) yang tengah dibahas oleh Kemenko Polhukam dan Kemenko Kemaritiman dan Investasi sangat lama jadinya. Belum lagi dibahas juga oleh DPR, tentu akan banyak tarik menarik soal kepentingan fraksi.

“Itu (Omnibus Law) terlalu lama, sedangkan itu tadi kebutuhan kita akan Coast Guard Indonesia yang kuat itu mendesak. Dan Perppu sah secara hukum kita di dalam konstitusi. Nah kalau Omnibus Law itu kan belum dikenal oleh hukum kita,” tegasnya.

Direktur National Maritime Institute (Namarin) ini menyatakan bahwa isi dari Perppu Coast Guard itu bisa diambil dari bab tentang penjaga laut dan pantai di UU Pelayaran dan bab tentang Bakamla di dalam UU Kelautan beserta peraturan-peraturan lainnya yang terkait.

“Jadi nggak usah repot-repot isinya. Itu saja yang sudah ada seperti di UU Pelayaran dan UU Kelautan dan UU lainnya yang terkait ada keamanan lautnya. Nanti Perppu itu mau dinamakan apapun itu terserah pemerintah lah,” pungkasnya. (Tyo)

 

Article Link : http://samudranesia.id/butuh-perppu-untuk-membentuk-coast-guard-indonesia/


Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published