Komunitas Maritim Indonesia
Komunitas Maritim Indonesia

Berikut Rangkaian Diplomasi KKP untuk Pulihkan Ekonomi di Sektor Kelautan dan Perikanan

Kepala BRSDM KKP Sjarief Widjaja dalam Pertemuan Panel Tingkat Tinggi ke-12 High Level Panel on Sustainable Ocean Economy (HLP SOE).

Jakarta (Samudranesia) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong kolaborasi nyata dalam rangka pencapaian tujuan ekonomi kelautan yang berkelanjutan dan upaya mitigasi pandemi Covid-19  khususnya di bidang kelautan dan perikanan. Hal ini diutarakan oleh Kepala Badan Riset Sumber Daya Manusia (BRSDM) Sjarief Widjaja dalam Pertemuan Panel Tingkat Tinggi ke-12 High Level Panel on Sustainable Ocean Economy (HLP SOE) yang diselenggarakan melalui daring selama dua hari  pada tanggal 25-26 Agustus 2020.

“Sektor kelautan dan perikanan terbukti menjadi andalan dan penggerak utama dalam membangun kembali  ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19,” jelas Sjarief, mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan yang ditunjuk sebagai Sherpa (Perwakilan Tetap) oleh Presiden Republik Indonesia, Rabu (26/8).

Sjarief menilai, sektor kelautan dan perikanan bisa menjadi pendorong perekonomian sekaligus mendukung ketahanan pangan. Bahkan, sektor ini juga terbuka bagi pengembangan ekosistem digital. Karenanya, KKP mengharapkan peran serta Kementerian/Lembaga dalam rangka mewujudkan aksi-aksi prioritas dalam 5 area transformasi yang tercantum dalam dokumen transformasi, meliputi: ocean health, ocean wealth, ocean equity, ocean knowledge, dan ocean finance.

Adapun dokumen transformation of SOE dijadwalkan akan diluncurkan secara daring pada 3 Desember 2020 melalui pernyataan bersama yang dikeluarkan para kepala negara/pemerintahan anggota HLP SOE.

“Sektor ini dapat menjamin ketahanan pangan, mendorong perekonomian serta pengembangan ekosistem digital berbasis sains, teknologi dan inovasi,” sambungnya.

Sebagai informasi, High Level Panel on Sustainable Ocean Economy (HLP SOE) merupakan forum panel tingkat tinggi untuk ekonomi kelautan yang berkelanjutan. HLP SOE beranggotakan pimpinan dunia dari 14 negara yaitu: Norwegia, Palau, Australia, Kanada, Chili, Fiji, Ghana, Indonesia, Jamaika, Jepang, Kenya, Meksiko, Namibia, dan Portugal. Keempat belas negara tersebut memiliki 60 persen wilayah laut dunia dan 30 persen kawasan mangrove dunia (5,4 juta hektar).

Pertemuan ke-12 HLP SOE telah membahas beberapa dokumen, diantaranya hasil assessment COVID-19 dan dokumen Transformation for a Sustainable Ocean Economy: a Vision for Protection, Production and Prosperity. Pada pertemuan ini, Sjarief mengharapkan hasil yang diperoleh tersebut dapat mendorong pencapaian tujuan ekonomi kelautan yang berkelanjutan dan upaya mitigasi pandemi Covid-19.

“Setidaknya terdapat 4 (empat) agenda domestik untuk Indonesia menindaklanjuti pembahasan dua hari ini. Pertama, konsolidasi tim teknis atas timeline menuju peluncuran dokumen transformasi. Kedua, pembahasan interkementerian merumuskan pernyataan peluncuran dokumen transformasi. Ketiga, pertemuan antar menteri menyepakati pernyataan dimaksud.  Terakhir, pelaksanaan diseminasi secara masif terkait substansi dokumen transformasi hingga peluncurannya oleh Presiden. Semuanya dilakukan paralel dengan pertemuan-pertemuan lanjutan yang difasilitasi Sekretariat HLP SOE,” pungkas Sjarief.

Turut mendampingi dalam HLP SOE Kepala Biro Humas dan KLN KKP, Direktur Pengelolaan Ekonomi dan Lingkungan Hidup Kementerian Luar Negeri, dan pejabat/staf struktural/fungsional KKP dan Kemlu.

Gandeng Banyak Pihak

Pandemi Covid-19 menyebabkan persoalan serius di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Tak hanya pada sisi kesehatan, tapi juga ekonomi dan sosial.

Di tempat terpisah, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL), Aryo Hanggono saat didaulat menjadi panelis dalam webinar dengan topik Science, Innovation and The Blue Recovery Virtual Event mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan di Jakarta menyatakan pihaknya optimis pemanfaatan sains dan inovasi bisa meminimalisir dampak yang diakibatkan oleh pandemi.

“Sektor ini (kelautan dan perikanan) merupakan sektor yang dapat menjadi andalan dan penggerak utama pemulihan ekonomi di Indonesia, menjamin ketahanan pangan, mendorong perekonomian serta pengembangan ekosistem digital berbasis sains dan inovasi,” kata Aryo.

Dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh The World Ocean Initiative bekerja sama dengan Sasakawa Peace Foundation ini, Aryo menekankan pentingnya membangun komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Tujuannya untuk memperkuat sektor perikanan dan mencapai pembangunan ekonomi kelautan berkelanjutan sejalan dengan mandat yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo.

“Saya sungguh percaya bahwa menjaga komunikasi yang berkelanjutan dengan semua pemangku kepentingan adalah kunci dalam mewujudkan tujuan ekonomi kelautan yang berkelanjutan,” sambungnya.

Indonesia melalui KKP pun terus aktif menyuarakan ekonomi kelautan berkelanjutan di forum internasional seperti menjadi inisiator the Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (CTI CFF).

Bahkan Indonesia menjadi ketua bersama  di forum International Coral Reefs Initiative (ICRI) dengan Australia dan Monaco, dan baru-baru ini Indonesia juga telah memprakarsai resolusi yang diadopsi pada sesi ke-76 Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia dan Pasifik guna memperkuat kerja sama, mempromosikan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut melalui riset dan pengembangan; kerja sama Selatan-Selatan, dan kemitraan sektor publik dan swasta.

“Indonesia konsisten mempromosikan pembangunan ekonomi kelautan berkelanjutan untuk kesejahteraan. Bagi Indonesia, ini adalah salah satu tugas penting dan peluang terbesar, “ tegas Aryo.

Selama masa pandemi Covid-19, KKP tetap berkomitmen untuk memberantas praktik illegal, unreported, unregulated (IUU) Fishing. Sebagai tindakan preventif penyebaran virus, aparat di lapangan dibekali dengan perlengkapan seperti masker, sarung tangan serta rutin melakukan pemeriksaan suhu.

“Yang KKP lakukan dalam menangani kapal ikan yang melakukan IUU Fishing adalah melengkapi petugas inspeksi dengan masker, sarung tangan, pengecekan suhu badan, karantina selama 14 hari di detention center dan juga mengaplikasikan physical distancing,” tandasnya.

Menutup sesi panel yang dimoderatori Charles Goddard (the Economist) tersebut, Aryo juga membagikan tantangan yang dihadapi KKP dalam penanggulangan IUU Fishing pasca pandemi COVID-19 sekaligus strategi Indonesia menjaga kelestarian lingkungan laut dan sumberdaya termasuk perluasan kawasan konservasi perairan, termasuk rehabilitasi  melalui transplantasi terumbu karang dan penanaman mangrove.

Sebagai informasi, Webinar Science, innovation and the blue recovery ini bertujuan untuk mengeksplorasi relasi antara science, inovasi dan investasi dalam rangka mencapai pembangunan kelautan yang berkelanjutan. Bahkan panelis lain pada forum ini adalah Shinjiro Koizumi, Menteri Lingkungan Jepang; Jamie McMichael-Phillips, Director Seabed 2030 Project; Nina Jensen, CEO Rev Ocean dan Charles Goddard sebagai moderator. (Tyo)

 

 

Article Link: http://samudranesia.id/berikut-rangkaian-diplomasi-kkp-untuk-pulihkan-ekonomi-di-sektor-kelautan-dan-perikanan/


Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published