Komunitas Maritim Indonesia
Komunitas Maritim Indonesia

Berantas Perbudakan ABK WNI, Jokowi Diminta Tegas

Presiden Jokowi.

Jakarta (Samudranesia) – Perbudakan dan perdagangan orang yang menimpa awak kapal perikanan warga negara Indonesia (WNI) di kapal-kapal ikan asing tak kunjung berakhir.

Setelah sempat booming pada 2015 terkait kasus Benjina, kemudian 40 ABK WNI di kapal ikan Somalia yang diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), baru-baru ini Indonesia digemparkan oleh kasus perbudakan dan pelarungan jenazah di kapal Long Xing 629 milik China.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) sudah mengutuk tindakan kapal ikan tersebut. Namun apa daya, kutukan hanya tinggal sebuah pernyataan semu tanpa makna ketika tidak ada tindakan tegas yang riil dari pemerintah untuk mengakhiri kasus ini.

Direktur National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi menilai komitmen pemerintah untuk mengusut tuntas kasus ini sangat lemah. Ia berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku kepala negara paling tidak ber-statement terkait kasus ini.

“Kita belum dengar presiden ber-statement soal kasus perbudakan ABK WNI ini. Dari sini kita lihat komitmen presiden tidak ada,” kata Siswanto kepada Samudranesia, Rabu (13/5).

Pengamat maritim yang dikenal kritis ini berkeyakinan jika seorang kepala negara yang mengutuk tindakan perbudakan ini akan berdampak besar terhadap pemberantasannya.

“Sekarang bagaimana jajaaran di bawahnya mau bergerak untuk mengusut tuntas kasus ini kalau presidennya tidak menunjukan ketegasan untuk memberantas kasus yang terus-terusan berulang,” ungkapnya.

Siswanto menyebut setidaknya para calo dalam negeri yang diduga kuat juga berkolaborasi dengan oknum-oknum dalam institusi yang terkait dengan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) akan bergetar jika presiden mengeluarkan pernyataan resmi untuk melawan perbudakan dan TPPO.

“Jadi saya kira kasus ini sudah sangat masif, terstruktur dan sistematis. Buktinya terus terjadi dan terjadi lagi,” tegasnya.

Ia menambahkan jika pernyataan itu keluar dari seorang kepala negara, maka efek getar kepada negara-negara penerima ABK WNI juga tersampaikan. Hal tersebut sebagaimana dilakukan oleh Presiden saat menyatakan sikap tegasnya dalam menjaga wilayah hak berdaulat di Natuna.

“Jadi ini tidak cukup hanya dari Menlu, tetapi juga Presiden. Untuk perekrutan dan pengiriman ABK ke luar negeri untuk saat ini bisa diambil alih oleh negara,” tandasnya.

Terlebih Presiden Jokowi pada tahun 2014 mendengungkan visi Poros Maritim Dunia. Setidaknya keberhasilan dari visi itu salah satunya dengan memberantas perbudakan dan TPPO dari para pelaut yang notabene SDM utama negara maritim.

Saat ini beberapa kasus dugaan TPPO sedang ditangani oleh Bareskrim Polri. Namun titik terang untuk menguak aktor-aktor di balik layar kasus ini belum diperoleh hingga saat ini. (Tyo)

 

Article Link: http://samudranesia.id/berantas-perbudakan-dan-tppo-abk-wni-perlu-sikap-tegas-presiden/


Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published