Komunitas Maritim Indonesia
Komunitas Maritim Indonesia

Benarkah UMKM sebagai Jangkar Ekonomi di Masa Pandemi?

Ilustrasi Foto: Istimewa

Jakarta (Samudranesia) – Nasib Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM) di tengah pandemi Covid-19 ini kian tidak menentu. Selain digadang-gadang menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan, ternyata nasibnya kini juga di antara hidup segan mati tak mau.

Dalam diskusi bertajuk “Optimalisasi Pemberdayaan UMKM di Tengah Pandemi” di gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin (31/8), masalah UMKM dianalisa dari berbagai sudut pandang oleh anggota DPR dan ekonom.

Politisi Partai Demokrat Herman Khaeron yang menjadi salah satu narasumber dalam diskusi itu mengemukakan bahwa saat ini terjadi ketimpangan yang tinggi antara UMKM dengan korporasi besar. Ia pun mengkritisi soal sinkronisasi data jumlah pelaku UMKM di Indonesia.

“Pada sisi lain ini jumlah UMKM saya kira sepertinya memang harus ada data yang lebih up to date dan lebih dipertanggungjawabkan. Kalau saya sih berfikir mungkin jumlah UMKM ini sekitar 60 jutaan di seluruh Indonesia,” ungkap Herman.

Oleh karena itu, ia menganggap bahwa UMKM merupakan jangkar utama ekonomi Indonesia sesuai amanat Konstitusi terlebih dalam masa krisis ekonomi seperti ini akibat Covid-19.

“Kalau kita membicarakan ekonomi an sich, kemudian Covid-nya  seolah-olah tidak menjadi ancaman, justru inilah sumber apinya. Oleh karenanya saya ingin sedikit masuk ke dalam,  kalau melihat masa lalu, saya katakan bahwa UMKM dan koperasi menjadi jangkar, justru saat ini yang pertama kali kena adalah UMKM,” jelasnya. 

Pasalnya, saat ini interaksi dibatasi, daya beli masyarakat menurun, praktis UMKM terkena dampak paling besar.

‘Saya kira memang situasi ini secara cepat pemerintah harus mengantisipasi melalui Perppu 1/ 2020 atau yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2/2020, terkait dengan penanganan Covid 19 dan pemulihan ekonomi nasional. Ini pula yang tentu kita harus harus lihat ya, jadi kalau kita ingin melihat bagaimana pertumbuhan, kita lihat dari jangkar ekonominya,” ungkap Herman.

Dirinya bersama Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki baru-baru ini telah meluncurkan program pemulihan untuk sektor UMKM dengan jumlah Rp22 triliun untuk mewadahi dan mengakomodir 12 juta UMKM dengan masing-masing bantuan Rp2,4 juta.

Ia optimis hal ini menjadi stimulus, untuk menggenjot kemampuan daya beli masyarakat. Karena daya beli merupakan hal utama dalam peningkatan ekonomi.

“Daya beli hanya bisa kita lakukan tentu dengan upaya bagaimana meningkatkan kemampuan usaha di masyarakat yang langsung kepada masyarakat. Selain itu tentu meningkatkan sektor sektor industri besar yang tentu menampung dan membuka lapangan pekerjaan,” pungkasnya.

Sementara itu, Rektor Universitas Paramadina Prof Firmanzah, Ph.D yang juga merupakan pengamat ekonomi memprediksi Kuartal ke III ini pertumbuhan ekonomi masih minus. Dan peran UMKM bagi ekonomi kita sangat besar dengan dari kontribusi ke PDB kita, yaitu sekitar 64 persen dan target 65 persen di tahun 2020.

Memang struktur ekonomi kita ini sebenarnya ekonomi Crowd, ekonomi kerumunan sebenarnya. Jadi yang menopang kita tumbuh atau tidak tumbuh itu Crowd, ada sisi positifnya dan ada sisi negatifnya,” jelas Firmanzah.

Sambung dia, sisi positifnya tentu ekonomi kerumunan ini ada satu yang gulung tikar masih banyak yang lain yang bisa menopang. Berbeda dengan krisis ekonomi tahun 1997-98, jika ada satu konglomerat gagal maka mengakibatkan ekonomi kita turun ke bawah cukup dalam.

“Berbicara stimulus tentu kalau pertanyaannya apakah mencukupi untuk mendorong ekonomi kita? Saya rasa ekonomi mana pun pasti akan cukup. Itu kenapa? Karena pertama yang harus dilakukan adalah harus cepat stimulusnya, yang sudah dianggarkan harus segera direalisasikan,” tuturnya.

Lanjut dia, pemberian stimulus itu juga jangan sampai salah sasaran. Dan kontekstual, artinya ada daerah-daerah di mana populasi UMKM-nya yang menjadi fokus dari kebijakan stimulus.

“Jadi saya yakin dan kita rasanya optimistis, bahwa Covid-19 ini akan berlalu. Covid inikan rumusnya sederhana sebenarnya, tinggal menunggu vaksin datang, mungkin seberapa cepat vaksin itu akan hadir. Jadi kalau vaksinnya dipercepat katakanlah Januari itu bisa disuntik,  berarti Januari, Februari tahun depan, mudah-mudahan kita bisa terbebas dari Covid-19. Pertanyaan berikutnya adalah apa yang harus kita lakukan agar ekonomi kerumunan ini bisa lebih terstruktur?” tegasnya.

Masih kata Firmanzah, berkaca pada negara Aljazair tahun 1998 adalah menggratiskan UMKM untuk mendapatkan badan usaha baik itu bentuknya CV atau PT.

“Jadi digratiskan dan juga memberikan text holiday. Mereka yang mendaftarkan secara resmi menjadi badan usaha. Benefitnya bagi negara tentu negara akan mendapatkan data, akan mendapatkan profil yang tadinya di luar corporate dari administrasi negara, itu bisa masuk,” ungkapnya.

“Menurut saya ini yang harus kita lakukan sebagai salah satu program prioritas nasional,  bagaimana sektor-sektor UMKM yang selama ini tidak menjadi  jangkauan administrasi negara itu bisa kita masukkan ke dalam pendataan,” jelasnya lagi.

Jadi formalisasi sektor informal sangat penting untuk pendataan UMKM sehingga adanya bantuan dari negara bisa tepat sasaran. Selain itu, Firmanzah juga berharap sinergi antara perusahaan besar, perusahaan menengah dan perusahaan kecil harus secara sistematis.

“Kita lakukan dan tentu ini bukan hanya pekerjaan Kementerian UMKM Koperasi dan BUMN tetapi perlu ada dukungan fiskal juga bagaimana memberikan insentif perusahaan besar, untuk bisa membuat ekosistem usaha. Ekosistem usaha yang menopang bisnis besar. Jadi ketika bisnis besarnya ini tumbuh menjadi perusahaan multinasional tentu akan membawa ekosistem yang juga membesar,” pungkasnya.

UMKM Identik dengan Kemiskinan

Di tempat yang sama, politisi PDIP Prof Dr. Hendrawan Supratikno memiliki pandangan yang berbeda dengan narasumber lainnya. Ia menyebut UMKM di Indonesia juga bisa menjadi simbol dari kantong-kantong kemiskinan.

“Saya meneliti puluhan tahun di kampus, sampai saya memisahkan UMKM  yang mempunyai prospek berkembang baik dengan UMKM yang pasarnya stagnan, pasarnya  tidak berkembang sehingga mau diapakan? Ya segitu-gitu aja, karena pasarnya tidak berkembang. Padahal teori ekonomi mengatakan, kalau pasar kembang kamu baru bisa membuat usaha menjadi besar,” ujar Hendrawan.

Sambungnya, UMKM Indonesia merupakan Small Is Beautiful, karena banyak orang yang terlibat dalam UMKM itu hanya karena dia tidak bisa masuk ke sektor formal.

“Itu sebabnya daripada kita tidak bisa masuk ke sana, kita buyying jobs, kita membeli pekerjaan dengan membuat usaha kecil-kecilan. Jadi usaha kecil-kecilan menunjukkan bukan karena kita berjiwa entrepreneur,  punya semangat kewirausahaan yang tinggi, bukan, tetapi karena kita kepepet. Managemant by kepepet,” selorohnya.

Ia menyebut saat ini UMKM hampir tidak memiliki daya saing. Jadi semakin sering terjadi krisis, ekonomi pasar akan penuh dengan krisis. Hendrawan mengutip teori ekonomi dari Joseph Schumpeter yang menyatakan teori konjungtur, semakin banyak krisis mestinya  yang hancur terlebih dulu adalah perusahaan besar.

Satu hal yang sama yaitu ekonomi kerumunan, saya mengatakan ekonomi gotong royong, gotong royong itu berkerumun. Sekarang ini ada bantuan lagi Rp 2,4 juta, terus apalagi bantuan-bantuan itu tidak bisa disalurkan secara efektif, karena datanya susah, datanya Senin-Kamis. Jadi data-data itu yang menjadi masalah kita,” pungkasnya. (Tyo)

 

 

Article Link: http://samudranesia.id/benarkah-umkm-sebagai-jangkar-ekonomi-di-masa-pandemi/


Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published