Komunitas Maritim Indonesia
Komunitas Maritim Indonesia

Benahi Karut Marut Hulu Hilir Garam Nasional, KKP Andalkan Program ‘Pugar’ dan ‘Segar’

Usaha garam rakyat. Foto: Istimewa

Jakarta (Samudranesia) – Terkait permasalahan hulu hilir garam nasional yang terus dihantui oleh maraknya garam impor seperti yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia menggelar seminar online bertajuk “Garam Nasional Sekarang Dan Masa Depan”, Senin (27/4).

Seminar yang dimoderatori oleh Dhaneswara dari PPI Dunia itu menghadirkan para pembicara, di antaranya Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Dr. Ir. Safri Burhanuddin, DEA; Direktur Industri Kimia Hulu, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian, Fridy Juwono; Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (PRL KKP) Dr. Ir. Aryo Hanggono, DEA; Direktur Utama PT Garam (Persero), Budi Sasongko dan Ketua Komite Kebijakan Publik Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) Doni Wibisono.

Sebagai pembuka, Dhaneswara menyatakan bahwa tujuan seminar ini untuk menggali informasi mengenai garam nasional yang nantinya dapat digunakan oleh seluruh stakeholders. Selanjutnya mengenai langkah-langkah untuk menekan laju impor garam yang terus terjadi di Indonesia menjadi fokus utama dalam seminar ini.

Bertindak sebagai pembicara pertama yakni Dirjen PRL KKP Aryo Hanggono yang mengulas capaian Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (Pugar) dan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (Segar).

“Capaian Pugar sudah ada integrasi lahan seluas 2.971 hektare kurun waktu 2017-2019. Sudah banyak usaha garam rakyat kita di Pati, Madura dan NTT. Produksi garam rakyat tahun 2019 sebesar 2,85 juta ton ini masih jauh dari kebutuhan nasional kita. Kita lakukan perbaikan penyimpanan stok dan suplai dengan dibangunnya 24 Gudang Garam Nasional (GGN) kapasitas 2000 ton dan 3 Gudang Garam Nasional kapasitas 1000 ton dan sudah ada koperasi induk nasional,” kata Aryo.

Sambungnya, masalah garam ini bukan hanya dalam produksi melainkan juga dengan alur logistik melalui resi gudang. Menurutnya hal ini perlu dipertimbangkan karena terjadi biaya yang tinggi di sini.

“Penanganan garam masih parsial, sektor hulu tidak terkoneksi dengan baik pada sektor hilir. Petambak garam dituntut untuk memproduksi garam dengan baik namun di sisi lain harga (garam) impor juga murah,” ulasnya.

Sehingga jaringan logistik dan pola distribusi garam kurang menguntungkan petambak. Disparitas harga yang besar antara garam di petambak dengan di konsumen setelah diolah sangat besar.

“Jika garam krosok harganya Rp 300/kg bahkan ada yang Rp 150/kg di petambak sementara harga garam konsumsi di supermarket harganya Rp 8000 – 12.000/kg,” jelasnya.

Kemudian Aryo juga memperkanalkan program Segar (Sentra Ekonomi Garam Rakyat) yang merupakan program KKP untuk meningkatkan kesejahteraan para petambank garam.

“Jadi ada ‘Pugar’ dan ada juga ‘Segar’. Nah ‘Segar’ itu merupakan implementasi teknis Perpres No.16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Salah satu pilar kebijakan kelautan Indonesia adalah ekonomi dan infrastruktur kelautan secara terpadu.Prinsip ekonomi biru ini sesuai arahan Presiden,” jelasnya.

Dalam arahan Presiden Jokowi, petani dan nelayan perlu keluar dari aktivitas on farm menuju off farm, terutama pasca produksi dengan memberikan nilai tambah kepada aktivitas usaha tani dan perikanannya. Kemudian petani dan nelayan perlu skema pembiayaan dan jaminan mendapatkan pendampingan untuk masuk ke off farm.

“Yang kita maksud ‘Segar’ itu ada dukungan pusat, dukungan provinsi dalam penyerapan garam lokal dari BUMD, swasta lokal dan regional. Sedangkan kabupaten itu ada pemanfaatan Gudang Garam Nasional. Nah permasalahan di sini adalah pengusaha itu ada kepastian produksi, sedangkan produsen ada kepastian penjualan,” terang Aryo.

Berjalannya program ini, ia berharap adanya dukungan teknis dari setiap stakeholders. Aryo menyebut perlunya sektor swasta yang bergerak dalam sektor logistik karena biaya yang cukup besar ketimbang ongkos produksi garam itu sendiri.

“Jadi loading (biaya) yang cukup besar untuk diangkut. Di off farm kita juga memerlukan peran BUMD dan swasta lokal. Ke depan kita juga memerlukan peran masyarakat untuk mengawasi penyerapan garam lokal ini,” jelasnya lagi.

“Dampak ekonomi adanya program ‘Pugar’ dan ‘Segar’ ini kita meningkatkan mutu garam lokal, peningkatan pendapatan petambak, pendapatan negara dalam hal ini dividen PT Garam dan BUMD ke depannya. Lalu tumbuhnya bisnis turunannya dan sentra ekonomi bisnis lokal di dalamnya,”  pungkasnya. (Tyo)

 

Article Link: http://samudranesia.id/benahi-karut-marut-hulu-hilir-garam-nasional-kkp-andalkan-program-pugar-dan-segar/


Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published