Komunitas Maritim Indonesia
Komunitas Maritim Indonesia

Bagaimana Keterlibatan Indonesia dalam ReCAAP?

Ilustrasi Foto: Istimewa

Jakarta (Samudranesia) – Selain Information Fusion Center (IFC), di kawasan Asia ada satu lagi organisasi yang berkecimpung dalam ranah keamanan maritim dan juga memiliki pusat informasi, yakni Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia (ReCAAP). Unit pengumpulan, pengolahan dan diseminasi informasinya dikenal dengan nama Information Sharing Center (ISC).

Direktur The National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi mencermati keterlibatan Indonesia di lembaga yang satu ini. Menurutnya, Indonesia sangat berperan besar dalam terbentuknya ReCAAP ini.

“Hingga saat ini, Indonesia tidak pernah berpartisipasi dalam kegiatan resmi ReCAAP. Tetapi mengikuti seminar atau diskusi yang diadakan lembaga ini cukup sering. Hal ini cukup aneh,” kata Siswanto dalam keterangannya, Rabu (6/5).

Sejak 2004, Indonesia terlibat dalam pertemuan-pertemuan pendirian ReCAAP secara intens. Tapi, ketika lembaga ini resmi berdiri pada 4 September 2006, Indonesia tidak ikut di dalamnya. Selain Indonesia, negeri jiran Malaysia juga tidak masuk organisasi itu.

“Setelah ReCAAP berjalan, sikap Malaysia malah makin kooperatif terhadap organisasi ini yang diwujudkan dengan intensnya komunikasi negara tersebut dengan ReCAAP melalui coast guard-nya (MMEA). Sementara Indonesia sepertinya tetap dingin saja. Saya menduga, Indonesia tidak atau belum bergabung dengan ReCAAP karena alasan nomenklatur “perompakan” yang melekat pada lembaga ini,” bebernya.

Untuk mengkategorikan sebuah perbuatan adalah perompakan/pembajakan sesuai Pasal 101 UNCLOS 1982, harus terdiri dari salah satu di antara tindakan berikut: setiap tindakan kekerasan atau penahanan yang tidak sah, atau setiap tindakan memusnahkan, yang dilakukan untuk tujuan pribadi oleh awak kapal atau penumpang dari suatu kapal atau pesawat udara swasta (poin a). Dengan poin ini, suatu tindakan kekerasan atau penahanan yang tidak sah dapat dikategorikan sebagai pembajakan bila ditujukan: di laut lepas, dan di suatu tempat di luar yurisdiksi negara mana pun.

Sambung Siswanto, sementara pada poin b dalam ketentuan yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU Nomor 17 Tahun 1985 itu, pembajakan dapat pula berupa “setiap tindakan turut serta secara sukarela dalam pengoperasian suatu kapal atau pesawat udara dengan mengetahui fakta yang membuatnya suatu kapal atau pesawat udara pembajak.” Atau, poin c, setiap tindakan mengajak atau dengan sengaja membantu tindakan yang disebutkan dalam poin a atau b.

“Mengacu kepada statistik yang secara reguler dikeluarkan oleh ReCAAP ISC, lokasi kejadian tindak kejahatan di laut seluruhnya berada di laut teritorial sebuah negara pantai. Sementara tindakan kejahatan yang dinilai sebagai perompakan/pembajakan tak lebih hanya pencurian di atas kapal yang tengah berlayar atau sandar di pelabuhan,” ulasnya.

Persoalan lainnya, saat ini kelamin Coast Guard Indonesia juga belum jelas. Di lain sisi ada Bakamla, namun Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) juga mengklaim sebagai Indonesian Coast Guard yang sah.

“Bisa pula alasan belum bergabung dengan ReCAAP karena Indonesia tidak tahu instansi mana yang akan ditempatkan di sana. Apakah Bakamla? Atau, KPLP, Polair atau lainnya? Entahlah,” seloroh Siswanto. (Tyo)

 

Article Link: http://samudranesia.id/bagaimana-keterlibatan-indonesia-dalam-recaap/


Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published