Komunitas Maritim Indonesia
Komunitas Maritim Indonesia

Aspataki Ajukan Revisi UU PPMI, Pelaut Eks Pekerja Migran Angkat Bicara

Ketua Advokasi Hukum dan HAM Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) Imam Syafi’i. Foto: DokPribadi

Jakarta (Samudranesia) – Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Aspataki) mengajukan permohanan revisi UU No 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Adapun, Aspataki menyoal Pasal 54 ayat (1) huruf a yang berisi kewajiban Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) memiliki modal disetor minimal Rp5 miliar dalam akta perusahaan dan Pasal 54 ayat (1) huruf b yang mengharuskan setoran deposito minimal Rp1,5 miliar ke bank pemerintah sebagai jaminan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Selanjutnya, Aspataki menggugat Pasal 82 huruf a yang memuat pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal Rp15 miliar bagi setiap orang yang sengaja menempatkan calon PMI pada jabatan dan jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja sehingga merugikan calon PMI.

Kemudian turut diuji Pasal 85 huruf a yang mengatur pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar bagi setiap orang yang menempatkan PMI pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati.

Ketua Bidang Advokasi Hukum dan HAM Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) Imam Syafi’i yang merupakan mantan pelaut perikanan yang bekerja di luar negeri memberikan responsnya pada permohonan Aspataki tersebut.

“Saya tergerak dan merasa keberatan serta adanya potensi membahayakan apabila Yang Mulia Majelis Hakim MK mengabulkan gugatan yang dimohonkan oleh Aspataki tersebut,” ungkap Imam dalam keterangannya, Minggu (6/9).

Ia pun keberatan jika UU PPMI yang sudah menjadi kemajuan dalam hal perlindungan PMI itu direvisi tidak dengan alasan yang jelas. Dengan kata lain, tuntutan revisi hanya datang dari pengusaha tanpa melihat pengalaman yang terjadi menimpa PMI.

“Bahwa menurut hemat saya, Pasal2 dalam UU PPMI yang saat ini tengah digugat oleh Aspataki adalah ketentuan-ketentuan yang menurut saya sudah benar untuk diterapkan dan hal tersebut merupakan bentuk hadirnya negara terhadap pelindungan warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, termasuk pekerja di sektor kepelautan (pelaut/awak kapal),” terangnya.

Imam sebagai mantan Pekerja Migran Indonesia sektor pelaut perikanan yang pernah mengalami permasalahan di atas kapal penangkap ikan di perairan Kepulauan Karibia, tepatnya di perairan Negara Trinidad & Tobago bersama 202 orang lainnya sangat tidak setuju dengan gugatan tersebut.

“Tahun 2011-2013 di mana pada saat itu saya dan kawan-kawan telah ditelantarkan, diperbudak, dan dieksploitasi hingga akhirnya pihak perusahaan diputus bersalah telah secara sah melakukan kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 2014 silam,” kenangnya.

Imam pun atas permohonan dari Dewan Pimpinan Nasional Serikat Buruh Migran Indonesia (DPN SBMI) diminta menjadi saksi dalam persidangan di MK. Hal dinyatakan dalam Surat DPN SBMI No. 103/SP/DPN-SBMI/VII/2020, Tanggal 02 September 2020, Perihal: Permohonan Menjadi Saksi Terkait (Serikat Buruh Migran Indonesia) Pada Perkara Nomor 83/PUU-XVII/2019 di MK pada Rabu, 16 September 2020 mendatang.

“Saya Insya Allah bersedia dan siap untuk hadir sebagai saksi dari Pihak Terkait SBMI di MK sehubungan dengan Perkara dimaksud, yang telah dimohonkan oleh Aspataki,” ungkapnya lagi.

Ia menambahkan, dari sisi PMI Pelaut, khususnya soal deposito merupakan hal yang sangat penting, mengingat berdasarkan pengalaman, kejadian, dan kasus-kasus yang menimpa PMI Pelaut tidak sedikit kasus ketenagakerjaan pelaut yang dapat terselesaikan dengan baik oleh pemerintah.

“Hal tersebut, terjadi karena bandelnya perusahaan yang tidak mau mematuhi UU PPMI, karena mereka merasa bahwa perizinan mereka di bawah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI,” bebernya.

Sementara, Imam menegaskan beberapa kasus PMI Pelaut dengan perusahaan yang berizin Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) di Kemenhub pun nyatanya tidak bisa terselesaikan. Meskipun pelaut telah mengantongi putusan pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri setempat.

“Hal tersebut diduga dikarenakan syarat untuk mendapatkan izin SIUPPAK tidak didukung dengan adanya syarat deposito, sehingga apabila terjadi perselisihan ketenagakerjaan, sanksi yang dilakukan hanya merupakan sanksi administratif dari mulai pembekuan hingga pencabutan izin. Pertanyaannya apakah dengan begitu hak pelaut yang dirugikan secara ketenagakerjaan dapat terpenuhi?” tegas dia.

Di satu sisi, meskipun UU PPMI telah disahkan dan diundangkan pada 22 November 2017  dan telah terbit pula Permenaker No. 10/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, nyatanya hingga detik ini pun para pengusaha yang bergerak di bidang perekrutan dan penempatan PMI Pelaut belum juga mau mematuhi aturan tersebut.

“Yang perlu Majelis Hakim MK ketahui, kerugian 203 PMI pelaut perikanan dalam kasus tersebut kurang lebih Rp 12 Milyar dan hingga detik ini kasus tersebut belum selesai karena hak-hak para ABK belum terbayarkan.  Semoga Yang Mulia Majelis Hakim MK dapat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Aspataki tersebut,” harapnya.

Selain itu, Imam berharap Kementerian Ketenagakerjaan RI juga tegas dalam pengimplementasian UU PPMI, khususnya terhadap perusahaan-perusahaan di bidang rekrutmen dan penempatan PMI Pelaut. (Tyo)

 

 

Article Link: http://samudranesia.id/aspataki-ajukan-revisi-uu-ppmi-pelaut-eks-pekerja-migran-angkat-bicara/


Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published