Komunitas Maritim Indonesia
Komunitas Maritim Indonesia

APMI: Kebijakan Lobster Bukan Didasari Kepentingan Partai dan Pengusaha

Jakarta (Samudranesia) – Polemik soal ekspor benih lobster terus mengemuka di publik. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pun terkadang menjadi bulan-bulanan media massa karena kebijakannya dalam membuka keran ekspor benih lobster.

Beberapa kader Partai Gerindra juga disebut-sebut berada di belakang perusahaan-perusahaan yang mendapat izin ekspor benih lobster dari KKP. Opini publik pun digiring adanya nepotisme Partai Gerindra mengingat Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo merupakan kader dari partai berlambang burung garuda tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Koordinator Bidang Pengembangan Potensi Maritim Pimpinan Pusat Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI) Yeldi S Adel meminta masyarakat untuk bijak melihat kebijakan tersebut, terutama dalam sisi kesejahteraan nelayan dan pembudidaya.   

Menurut Yeldi, konsekuensi dari pengelolaan perikanan adalah kesejahteraan dan keberlanjutan, payung hukumnya adalah Undang-undang 45/2009 tentang Perikanan. Pemerintah dalam hal ini Menteri Kelautan dan Perikanan sudah mengeluarkan kebijakan secara teknis untuk mewujudkan itu.

“Saya kira adalah hal yang lumrah. Bukan yang dipersoalkan tentang siapa pengusaha di belakang, kemudian ada orang partai dan perusahaan perusahaan ini dan itu, bukan itu, akan tetapi diskursus kita adalah bagaimana dampak dari sebuah kebijakan secara ekonomi mempengaruhi peningkatan kesejateraan nelayan dan pembudidaya dan juga bagaimana keberlanjutan dari sisi ekologi,” ungkap Yeldi kepada Samudranesia, Selasa (7/7).

Lulusan S2 Keluatan IPB itu melihat bahwa Permen KP Nomor 12 tahun 2020 yang dikeluarkan Menteri Edhy Prabowo adalah kebijakan yang sudah dipertimbangkan secara matang dan tentu melibatkan stakeholder perikanan dan kelautan.

“Kebijakan ekspor lobster menjadi sangat penting, sebab untuk menjaga iklim investasi, apalagi Indonesia memiliki sumberdaya perikanan yang cukup besar. Kalau kita perhatikan Kepmen KP Nomor 50 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa potensi lestari sumberdaya ikan kita Indonesia itu mencapai 12,54 Juta Ton/Tahun, dan itu tersebar di seluruh Indonseia termasuk di dalamnya Zona Ekonomi Ekslusif. justru akan dipertanyakan jikalau tidak memberikan dampak kesejahteraan bagi nelayan,” jelasnya.

Ia menambahkan kebijakan ekspor telah diatur dengan baik di dalam Permen 12/2020, misalnya tentang Kuota dan lokasi penangkapan. Itu harus sesuai dengan kajian komisi nasional pengkajian stok ikan nasional atau Komnas Kajiskan. Kemudian hasil itu ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

“Apalagi pengkajiannya pasti sudah mempertimbangkan baik dari sisi sumberdaya lobster maupun ekosistemnya, tinggal yang diperkuat dalam hal ini adalah pengawasan,” imbuhnya.

Yeldi juga mengingatkan pentingnya pengawasan dalam implementasi Permen tersebut. Jangan sampai penerapan dari Permen tersebut justru merugikan nelayan, itu yang harus dicegah oleh pemerintah.

“Di sisi lain adalah bagaimana mengatur sistem mata rantai ekspor, artinya bahwa harga dari nelayan dan atau pembudidaya juga harus tinggi supaya efeknya adalah peningkatan ekonomi nelayan dan pembudidaya. Nah yang harus diantisipasi adalah permainan harga di bawah ini yang harus diawasi dengan baik,” pungkasnya. (Tyo)

 

 

Article Link: http://samudranesia.id/apmi-kebijakan-lobster-bukan-didasari-kepentingan-partai-dan-pengusaha/


Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published