Komunitas Maritim Indonesia
Komunitas Maritim Indonesia

Antisipasi Monopoli, KKP harus Tetapkan Harga Benih Bening Lobster

Benih Lobster. Foto: Net

Makassar (Samudranesia) – Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan di Wilayah Negara Republik Indonesia disambut antusias oleh para pelaku usaha lobster di Indonesia.

Peraturan tersebut membuka keran ekspor benih lobster yang akan dilakukan oleh 9 perusahaan yang mendapat izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pihak KKP sendiri juga masih membuka peluang adanya penambahan perusahaan.

Namun di tengah gegap gempita itu, Korwil Asosiasi Nelayan Lobster Indonesia (ANLI) Sulawesi Selatan (Sulsel) Mulya Budi Rahman berharap penunjukan perusahaan itu juga tidak membuka praktik monopoli yang justru akan menimbulkan black market di kalangan nelayan lobster.

Black market sudah mulai terjadi, karena persaingan 9 perusahaan yang telah ditetapkan kuotanya. Aksi monopoli perusahaan saling sikut menyikut soal harga. mereka menawarkan harga ke nelayan sangat murah sekali, misalnya benih bening untuk lobster mutiara sebesar Rp15 ribu per ekor dan lobster pasir sebesar Rp12 ribu,” kata Budi kepada Samudranesia, Rabu (3/6).

Sementara, sambung dia, nelayan harus membayar Pajak Negara Bukan Pajak (PNBP) dan SKAB (Surat Keterangan Asal Barang) di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.

“Tentu atas ketentuan administrasi sesuai Permen 12 tahun 2020 itu, item tersebut sangat membebani nelayan, apabila aksi monopoli harga ini terjadi,” jelasnya.

Ia menambahkan kalau mengikuti harga nilai mata uang dolar AS, maka nilai harga Benih Bening Lobster sangat ditentukan oleh tingkat permintaan negara tujuan ekspor terutama dari negara pembudidaya lobster (Panulirus, spp) yang tidak memiliki sumber benih, seperti Vietnam misalnya yang membutuhkan jutaan ekor benih bening lobster.

“Nilai jual lobster Mutiara (Panulirus ornatus) paling tinggi dibandingkan jenis lobster lainnya sedangkan lobster Pasir (Panulirus homarus) memilki nilai jual di bawah harga lobster Mutiara,” jelasnya dia lagi.

Menuurt pantauannya, pada masa-masa ilegal, aksi penyelundupan menentukan harga benih bening lobster. Nilai jual ekspor Benih Bening Lobster Pasir pada tahun 2019 di pasar gelap (black market) adalah sekitar Rp50-65 ribu. Sementara pada tahun 2020 sekitar Rp 55 ribu.

“Untuk Nilai jual ekspor Benih Bening Lobster Mutiara pada tahun 2019 di pasar gelap adalah sekitar Rp130 ribu-160 ribu dan pada tahun 2020 sekitar Rp145 ribu. Sedangkan harga beli dari nelayan hanya berkisar rata rata sekitar Rp5- 8 ribu untuk Benih Bening Lobster Pasir dan Rp15–20 ribu untuk Benih Bening Lobster Mutiara,” bebernya.

Kalau sekarang, harga benih bening harus tinggi, sekitar Rp50.000 hingga Rp 60.000 per ekor. Menurut di aitu tinggi karena pengiriman membutuhkan Surat Keterangan Asal Barang SKAB dan PNPB yang dibayarkan kepada dinas terkait dan BKIPM.

“Kalau dulu zaman menyelundup ilegal harga Rp15-20 ribu. Sekarang naik karena ada beban administrasi dan kargo serta pengemasan, pengiriman, SKAB PNBP, dan lainnya,” ungkap Budi.

Maka dari itu ia berharap KKP bisa menetapkan harga benih untuk mengantisipasi monopoli agar pendekatan keadilan kepada masyarakat tetap dilanjutkan.

“Nelayan jangan mau harga murah, sementara negara lain yang menikmati keuntungan. KKP harus tetapkan harga benih untuk antisipasi monopoli,” tandasnya. (Tyo)

 

Article Link: http://samudranesia.id/antisipasi-monopoli-kkp-harus-tetapkan-harga-benih-bening-lobster/


Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published