Komunitas Maritim Indonesia
Komunitas Maritim Indonesia

Akhiri Perbudakan ABK Indonesia, PPI Minta Pemerintah Bentuk Satgas

Menhub Budi Karya Sumadi saat mendengarkan permasalahan pelaut dari Ketua Umum PPI Andri Yani Sanusi (kanan).

Jakarta (Samudranesia) – Tiga orang dari 18 Anak Buah Kapal (ABK) Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja di Kapal Longxing 629 China dikabarkan meninggal dunia di atas kapal tersebut. Nakhoda kapal pun langsung memutuskan untuk melarung ketiga ABK tersebut.

Praktis, nasib ABK Indonesia di kapal ikan China tersebut menjadi sorotan seluruh rakyat Indonesia. Betapa murahnya jasad seorang pelaut Indonesia di hadapan pengusaha asing.

Ketua Umum Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) Andri Yani Sanusi pun geram dengan ulah perusahaan pemilik kapal tersebut. Selain itu ia juga kecewa dengan lambatnya penanganan dari pemerintah RI. 

“Dengan terjadi lagi pelarungan ABK ikan Indonesia yang dilakukan di atas kapal penangkap ikan China, saya menyatakan sikap mengutuk perbuatan tersebut. Hal ini sudah menjadi kebiasaan bagi mereka (kapal China) apabila terjadi kematian di atas kapal dan untuk mempermudah dan tidak menghalangi operasional kapal,” ucap Andri dalam pesan elektroniknya kepada Samudranesia, Kamis (7/5).

Baca Juga:

ABK WNI di Kapal China Dilarung ke Laut, Aktivis HAM Salahkan Luhut

Negara Belum Hadir dalam Memberantas Perbudakan di Kapal Ikan

Laporkan adanya Perbudakan 34 ABK di Kapal Ikan, Menko Luhut Malah ingin Mengaudit Greenpeace

Andri menambahkan bahwa tradisi mereka dalam menggemat biaya, kalau jenazah dipulangkan ke Indonesia maka biaya pemulangan akan ditanggunggnya. “Hal ini yang mereka tidak mau, itu prinsip mereka, tapi sebagai pemeluk agama hal ini tidak bisa kita benarkan,” tegasnya. 

Kapal penjelajah lintas samudra itu senantiasa berkeliling untuk mencari tangkapan ikan. Berdasarkan pemberitaan MBC, kapal ini tidak berlama-lama singgah di Busan karena diduga banyak pelanggaran yang dilakukan olehnya. Salah satunya penangkapan sirip hiu dalam jumlah besar dan praktik perbudakan di atas kapal.

Andri sangat menyayangkan ulah mereka. Sempat merapat di perairan Korea, semestinya jenazah ABK bisa dipulangkan.

“Tapi pada umumnya operasi kapal ikan itu ilegal dan perlu diketahui dalam kontrak kerja biasanya kalau crew kapal mati di atas kapal jasadnya bersedia dilarung atau dikremasi,” tambahnya.

Pria asal Sumatra Barat yang dikenal kritis ini meminta pemerintah agar membentuk satuan tugas (Satgas) untuk menyelesaikan permasalahan ABK yang bekerja di luar negeri. Satgas itu memantau mulai dari cara perekrutan mereka yang harus sistematis dan terencana.

“Ya Satgas itu bisa terdiri dari lintas sektoral, termasuk perwakilan organisasi pelaut juga ada di situ,” jelasnya.

“Sejauh ini banyak terjadi penipuan yang berkedok mengiming-imingkan calon ABK dengan gaji yang besar.  Padahal sangat banyak dari ABK ikan ini yang tidak dibayar gajinya setelah mereka dipulangkan, kontrak kerja juga tidak berbahasa Indonesia, calon ABK dipaksa untuk menandatangani, padalah kalau diartikan ke bahasa Indonesia isinya sangat memberatkan,” bebernya.

“Itu sudah melebihi pekerja paksa. Kita dikenal di China itu bangsa budak, sangat miris dan memprihatinkan, ribuan ABK ikan Indonesia menjerit di tengah laut mengharapkan pemulangan,” tandas Andri. (Tyo)

 

Article Link: http://samudranesia.id/akhiri-perbudakan-abk-indonesia-ppi-minta-pemerintah-bentuk-satgas/


Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published