Komunitas Maritim Indonesia
Komunitas Maritim Indonesia

Akhiri Kontroversi Lobster, SNNU Dorong Keseimbangan Antara Ekspor Benih dan Budidaya

Ilustrasi Foto nelayan NU/Net

Jakarta (Samudranesia) – Kontroversi yang terjadi akbibat kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengenai ekspor benih lobster terus menggelinding bak bola salju. Dampaknya, banyak energi bangsa yang terkuras karena perdebatan tersebut.

Terkait hal itu, Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (SNNU) menggelar webinar bertajuk “Kontroversi Kebijakan Lobster KKP, Apa Kata Masyarakat?” yang bekerja sama dengan Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI) dan Samudranesia pada Jumat (10/7).

Di awal webinar, Ketua Umum SNNU Witjaksono memaparkan bahwa masalah ini merupakan bagian dari tanggung jawab Nahdlatul Ulama (NU) selaku ormas Islam terbesar yang juga mendominasi masyarakat pertanian dan pesisir Indonesia.

“Jadi melalui diskusi ini kita ingin menghasilkan sebuah solusi konkret untuk mengakhiri kegaduhan karena kebijakan lobster ini. Sesuai pesan Pak Kiai (Ketum PBNU) agar kita tetap bisa bersatu membangun bangsa, menyejahterakan rakyat khususnya masyarakat pesisir dan nelayan kita,” ujar Witjak biasa disapa.

Menurut dia, kondisi masyarakat pesisir kita saat ini masih banyak yang hidup dalam jurang kemiskinan. Maka dari itu, Witjak menyatakan saat ini sudah bukan lagi saatnya untuk berdebat kusir dan saling menyalahkan.

“Kita mengajak seluruh stakeholder (kelautan dan perikanan) untuk tidak berpangku tangan dalam kondisi ini. Kita tidak ingin menyalahkan Si A, Si B, ayo sama-sama kita pikirkan untuk membuat bangsa kita menjadi kaya, sejahtera,” tegasnya.

Terkait Permen KP 12/2020 yang menjadi sumber kegaduhan dalam kebijakan lobster ini, penulis Buku “Reborn Maritim Indonesia” itu menyampaikan agar pengawasan dalam implementasi kebijakan ini diperketat. Selanjutnya, ia berharap agar kebijakan lobster ini juga konsisten terhadap budidaya.

“Jadi kita ingin juga bukan hanya ekspor benih tetapi juga budidayanya dikembangkan. Saya sepakat bahwa masa depan kita ada di budidaya,” tegasnya lagi.

Menurut dia, perlu adanya kajian khusus dengan melihat aspek ekonomi dan ekologi. Sistem ekonomi perusahaan dan pembudidaya perlu disinkronkan sebelum menindaklanjuti kebijakan yang akan dikeluarkan.

“Pembatasan terhadap kuota ekspor jangan sampai mempengaruhi kebutuhan dalam negeri yang nantinya berimbas terhadap kebutuhan benih untuk pembudidaya,” imbuhnya.

Witjak meminta pemerintah untuk perlu membuat roadmap jangka panjang terhadap sumberdaya yang dimiliki. Agar nantinya pemerintah mampu menempatkan posisi sumberdaya sebagai salah satu bargaining position dalam mengambil peran kebijakan internasional, terutama kebijakan yang berhubungan dengan food (makanan).

“Kebijakan yang dikeluarkan KKP merupakan sebuah stimulus agar nantinya budidaya benih lobster dapat meningkat. Namun, jangan sampai ke depan benih lobster hanya dijadikan eksploitasi secara konglomerasi dan para pembudidaya tidak meningkat ekonominya,” harap dia.

Hal ini perlu menjadi perhatian khusus pemerintah untuk sama-sama mengawal kebijakan tersebut. Untuk dapat mendukung visi kedaulatan perlu adanya kebijakan terhadap industri penunjang terkait budidaya benih lobster.

“Dalam membuat kebijakan KKP perlu melibatkan ormas, serta elemen-elemen terkait agar mendapatkan masukan serta dapat menjadi sarana publikasi yang masif apabila kebijakan tersebut telah dikeluarkan. Untuk itu komunikasi dengan berbagai elemen kemaritiman dan nelayan sangat dibutuhkan karena kebijakan yang dikeluarkan langsung berdampak terhadap masyarakat,” pungkasnya.

Narasumber dalam webinar tersebut antara lain Wakil Ketua Bidang Maritim DPP Partai Gerindra, Bambang Haryo Seokartono, Ketua DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Amin Abdullah, dan Ketua Bidang Potensi Maritim APMI Yeldi S Adel. Bertindak sebagai moderator adalah Redaktur Samudranesia Adityo Nugroho. (Rei)

 

 

Article Link: http://samudranesia.id/akhiri-kontroversi-lobster-snnu-dorong-keseimbangan-antara-ekspor-benih-dan-budidaya/


Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published