Komunitas Maritim Indonesia
Komunitas Maritim Indonesia

ABK WNI di Kapal China Dilarung ke Laut, Aktivis HAM Salahkan Luhut

Menko Maritim dan Investasi Luhut B Pandjaitan

Jakarta (Samudranesia) – Mendadak Menko Maritim dan Investasi Luhut B Pandjaitan dituding harus bertanggung jawab atas dilarungnya beberapa ABK WNI di kapal ikan China yang videonya menjadi viral.

Hal itu sebagaimana disampaikan oleh aktivis HAM asal Papua, Natalius Pigai. Pasalnya urusan yang menyangkut pelaut berada di bawah Kementerian Perhubungan yang tidak lain ialah kementerian di bawah koordinasi Kemenko Maritim dan Investasi.

“Kematian WNI Pelaut di Kapal China merupakan tanggung jawab Luhut Panjaitan, Menko Maritim. Hampir semua aturan-aturan internasional dan juga nasional yang mengatur tentang Pelaut (seafarer) bukan tanggung jawab Kementerian Tenaga Kerja tetapi Kementerian Perhubungan dan tanggung jawab Menko Maritim,” ujar Pigai dalam keterangan tertulisnya, Kamis (7/5). 

 

Sambung dia, berbagai landasan hukum international dan nasional telah memberi otoritas, namun tidak dijalankan dengan baik oleh pemerintah. “Saya duga soal-soal ini diabaikan bahkan tidak diperhatikan,” ungkapnya.

Menurutnya, secara hukum international Indonesia telah memiliki kekuatan untuk menjamin kepastian bagi pelaut (seafarer) dan kapalnya. Sejak 1961 Indonesia menjadi Anggota International Maritim Organisations (IMO) dan banyak aturan yang mengatur mengenai perlindungan pelaut di antaranya International Convention for Safety of Life at Sea (SOLAS), The International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) dan Maritime Labour Convention (MLC) 2006.

“Untuk Indonesia, Pemerintah RI sudah meratifikasi MLC 2006 dan menjadikannya UU RI dengan disahkannya UU Nomor 15 tahun 2016,” tegasnya.

Kemudian, mantan Komisioner Komnas HAM itu mengaitkan juga dengan visi Presiden Joko Widodo tentang Poros Maritim Dunia. Dengan visi tersebut, sudah seharusnya pelaut Indonesia baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri terlindungi.

“Berdasarkan fakta bahwa fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah sektor maritim dengan program Poros Maritim Dunia-nya, maka perlindungan terhadap tenaga kerja sektor maritim terutama mereka yang bekerja pada kapal-kapal internasional sangatlah perlu untuk pemantapan, penegakan dan perlindungan,” bebernya.

“Upaya penegakan hak-hak pelaut internasional belum maksimal diterapkan oleh Pemerintah RI dalam kapasitas sebagai negara bendera maupun sebagai negara Pelabuhan,” tegasnya lagi.

Sehingga, dengan hadirnya Kemenko Maritim sejak 2014 dalam nomenklatur kabinet, permasalahan perlindungan pelaut seharusnya semakin baik. Namun, lanjut Pigai yang terjadi justru sebaliknya.  

“Upaya tersebut memerlukan kerja keras Menko Maritim dan Menteri Luar Negeri.

Apalagi soal Tenaga Kerja Pelaut, keselamatan dan sertifikasi diurus Kementerian Perhubungan berdasarkan Permenhub No.40 tahun 2019,” terangnya.

“Oleh karena itu saya mengecam Menko Maritim yang tidak peduli dengan keselamatan Pelaut (seafarer). Menko Maritim harus bertanggung jawab mengusahakan proses hukum yang adil, ganti rugi yang pantas, dan membuat perjanjian bilateral dengan China,” tandasnya. (Tyo)

 

Article Link: http://samudranesia.id/abk-wni-di-kapal-china-dilarung-ke-laut-aktivis-ham-salahkan-luhut/


Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published