Komunitas Maritim Indonesia
Komunitas Maritim Indonesia

Pasir GAK Diduga Ditambang Ilegal

JAKARTA – Meski sudah mendapatkan perlawanan dari masyarakat Pulau Sebesi, upaya kegiatan penambangan ilegal Pasir Gunung Anak Krakatau (GAK) terus dilakukan.

Pemantauan masyarakat yang melihat kapal yang hendak beraksi pada Sabtu (23/11) malam dan diduga hendak menyedot pasir perlu mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah daerah provinsi Lampung.

Dari rilis yang dikirimkan Komunitas Maritim Indonesia Provinsi Lampung upaya-upaya ilegal dan melanggar hukum bukan baru kali ini saja, sebelumnya PT. Lautan Indah Persada (LIP) ditolak oleh warga di seputaran GAK, Lampung Selatan.

”Keadaan itu rupanya tidak membuat berhenti oknum penambang ilegal, masyarakat kembali menghalau KM. MEHAD 1 yang dalam pantauan masyarakat Pulau Sebesi masih dalam keadan hidup diduga sedang beroperasi menyedot pasir hitam erupsi GAK,” terang Ketua DPD Kommari Lampung Mursaidin Albantani, Senin (25/11).

Sebelumnya, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung Taufik Hidayat, menyatakan kegiatan penambangan pasir di kawasan GAK adalah penambangan ilegal.

Taufik menyebut, saat ini hanya ada satu perusahaan yang mengantongi izin untuk melakukan aktivitas penambangan pasir di sekitaran kawasan GAK. Karena tidak sepenuhnya izin yang dimiliki itu memenuhi persyaratan, seperti izin kapal dan lain-lain.

Pertama secara zonasi itu tidak diizinkan, sebenarnya memang ada yang memiliki izin usaha di sana, tapi ini persyaratannya belum lengkap. Namun jika menilik kembali saat pembahasan RZWP3K, usulan zonasi penambangan pasir di Lamsel di coret semua.

”Jika benar pernyataan yang disampaikan Taufik tersebut, maka ini bertentangan dengan RZWP3K, patut diduga penambangan oleh siapapun itu Ilegal meski Pemerintah Provinsi Lampung sudah menerbitkan izin,” tegasnya. (fin/ful)

PERNYATAAN SIKAP
DPD KOMMARI LAMPUNG:

1. Meminta kepada Pemeritah Daerah Provinsi Lampung untuk menindak tegas Pelaku Penambangan Ilegal Pasir GAK.

2. Meminta kepada Pemerintah daerah Provinsi Lampung untuk mengkaji kembali izin yang diterbitkan kepada salah satu perusahaan agar sesuai dengan Perda Zonasi dan RZWP3K

3. Meminta Pemerintah Provinsi Lampung untuk mendukung Nawa Cita Pemerintah Pusat terkait Pelestarian Daerah terpencil, pulau kecil daerah terluar dan lainnya

4. Mengutuk keras perbuatan penambangan Pasir GAK tanpa terkecuali

5. Meminta kepada stake Holder terkait untuk saling mendukung pelestarian Alam Indonesia

6. Mengajak masyarakat secara umum, untuk mendukung upaya-upaya masyarkat yang mendiami Pulau Sebesi melawan Oknum-oknum yang berupaya melakukan penambangan pasir GAK.

 

Article Link : https://fin.co.id/2019/11/25/pasir-gak-diduga-ditambang-ilegal/


Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published